Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mengingatkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan harus melalui perencanaan yang benar-benar matang, karena bakal menggeser pusat geopolitik Indonesia.
"Ini sudah dibicarakan oleh Bappenas, hanya persoalannya harus direncanakan dengan baik," kata Hendrawan Supratikno di Jakarta, Jumat.
Dia menilai pemindahan ibu kota tergantung perspektif dan parameter urgensinya.
Namun, hal terpenting adalah menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jakarta, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.
"Kalau Jakarta daya topangnya sudah parah, di belakang gedung-gedung pencakar langit tiba-tiba muncul daerah yang sangat kumuh, air tidak mengalir, fasilitas publik tidak terkoneksi dengan baik," ujarnya.
Untuk menciptakan ibu kota baru, lanjut dia, pemerintah perlu memperhatikan tata letak dan semua fasilitas publik agar nantinya nyaman digunakan masyarakat.
"Karena mulai dari baru, perencanaannya lebih bagus, tata letaknya lebih bagus, semua fasilitas publik dapat diatur dengan baik," sarannya.
Hendrawan mengharapkan pemerintah tidak terlalu memusingkan urusan pendanaan pemindahan ibu kota, yang mencapai Rp466 triliun, karena pembangunan dapat dilakukan oleh pihak swasta yang sudah berpengalaman membangun kota-kota satelit di Indonesia.
"Jangan pikir pendanaan, pengembang buat kota satelit, semuanya dari swasta bisa berkembang. Kalau ada kepastian hukum, perencanaan yang baik, uang akan datang dengan sendirinya," ucap politisi senior PDI Perjuangan ini.
Sebelumnya, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, pemerintah tidak menganggarkan dana khusus untuk pemindahan ibu kota tersebut, sebab alokasi dana pembangunan akan dicantumkan setelah proses perencanaan selesai.
Pemerintah menargetkan pemindahan ibu kota negara dapat dilaksanakan secara bertahap pada 2024.
Adapun proses pembangunan pemindahan ibu kota akan dilakukan sejak 2021 dan diproyeksikan rampung pada 2045 atau tepat 100 tahun Indonesia merdeka.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Ini sudah dibicarakan oleh Bappenas, hanya persoalannya harus direncanakan dengan baik," kata Hendrawan Supratikno di Jakarta, Jumat.
Dia menilai pemindahan ibu kota tergantung perspektif dan parameter urgensinya.
Namun, hal terpenting adalah menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jakarta, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.
"Kalau Jakarta daya topangnya sudah parah, di belakang gedung-gedung pencakar langit tiba-tiba muncul daerah yang sangat kumuh, air tidak mengalir, fasilitas publik tidak terkoneksi dengan baik," ujarnya.
Untuk menciptakan ibu kota baru, lanjut dia, pemerintah perlu memperhatikan tata letak dan semua fasilitas publik agar nantinya nyaman digunakan masyarakat.
"Karena mulai dari baru, perencanaannya lebih bagus, tata letaknya lebih bagus, semua fasilitas publik dapat diatur dengan baik," sarannya.
Hendrawan mengharapkan pemerintah tidak terlalu memusingkan urusan pendanaan pemindahan ibu kota, yang mencapai Rp466 triliun, karena pembangunan dapat dilakukan oleh pihak swasta yang sudah berpengalaman membangun kota-kota satelit di Indonesia.
"Jangan pikir pendanaan, pengembang buat kota satelit, semuanya dari swasta bisa berkembang. Kalau ada kepastian hukum, perencanaan yang baik, uang akan datang dengan sendirinya," ucap politisi senior PDI Perjuangan ini.
Sebelumnya, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, pemerintah tidak menganggarkan dana khusus untuk pemindahan ibu kota tersebut, sebab alokasi dana pembangunan akan dicantumkan setelah proses perencanaan selesai.
Pemerintah menargetkan pemindahan ibu kota negara dapat dilaksanakan secara bertahap pada 2024.
Adapun proses pembangunan pemindahan ibu kota akan dilakukan sejak 2021 dan diproyeksikan rampung pada 2045 atau tepat 100 tahun Indonesia merdeka.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019