Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno menegaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku periode 2019-2024 harus bermuara kepada kemajuan daerah dan menyejahterakan masyarakat.
"RPJMD adalah dasar perencanaan pembangunan Maluku lima tahun mendatang dan muaranya harus berdampak mengentaskan kemiskinan," kata dia saat membuka Musyawarah Rencana Pembangungan (Musrenbang) RPJMD Maluku di Ambon, Kamis.
Dia meminta semua kelompok kepentingan yang mengikuti musrenbang untuk memberikan masukan terhadap rencana kerja pemerintah sehingga menjadi acuan penyusunan rencana strategi (renstra) lima tahun ke depan.
Dia mengatakan rencana pembangunan yang disusun harus menjawab permasalahan klasik yang dihadapi Maluku, yakni penurunan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, yakni 17,85 persen pada 2018 sehingga menempatkan daerah tersebut pada posisi keempat provinsi termiskin di Indonesia.
Persoalan lain yang dihadapi, yakni tingkat pengangguran terbuka tertinggi 6,91 persen pada Februari 2019 dan menempatkan daerah itu pada posisi ketiga tertinggi secara nasional.
Walau demikian, menurut Barnabas, pertumbuhan ekonomi (PE) Maluku masih stabil di atas 5,9 persen, sedangkan angka inflasi masih terkontrol di bawah empat persen.
Menurut dia, situasi keamanan yang kondusif berdampak besar terhadap kepastian hukum dan investasi aktivitas ekonomi masyarakat di 11 kabupaten/kota di Maluku.
Wagub Maluku, Barnabas Orno (kedua kiri) saat membuka Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Maluku Tahun 2019-2024, di Ambon, Kamis (22/8). (Humas Pemprov Maluku)
Wagub Barnabas mengakui Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah dan menjadi potensi ungulan, terutama perikanan tangkap dan budi daya, maupun rempah-rempah yang memiliki nilai sejarah masa lalu maupun sektor pariwisata.
Akan tetapi, katanya, semuanya belum terkelola dengan optimal untuk kesejahteraan masyarakat.
"Potensi pertambangan di Maluku juga sangat besar, di mana terdapat 16 cekungan minyak dan gas potensial, di samping hasil hutan yang belum dikelola secara profesional," katanya.
Salah satu potensi migas di Maluku, yakni Ladang Gas Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang akan dikembangkan perusahaan migas terbesar asal Jelang, Inpex, di mana pembangunan konstruksi berbagai fasilitas akan dimulai 2022 hingga 2027.
"Migas Ladang Abadi Blok Masela ini diharapkan memberikan keuntungan besar bagi pembangunan di Maluku, terutama penyerapan tenaga kerja skala besar serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Maluku," ujarnya.
Di sisi lain, mantan Bupati Maluku Barat Daya selama dua periode itu, juga mengingatkan semua komponen untuk mewaspadai dan mengantisipasi potensi bencana alam, mengingat kondisi geografis Maluku yang berada pada pertemuan tiga lempeng aktif di dunia.
"Karena itu aspek perencanaan dalam rumusan RPJMD maupun renstra organisasi perangkat daerah (OPD) maupun pemerintah 11 kabupaten/kota, perlu memperhatikan upaya antisipasi dan peningkatan ketangguhan masyarakat akan risiko bencana dan perubahan iklim," katanya.
Berbagai program pembangunan dalam RPJMD harus rasional, terstruktur, bersinergi serta kolaborasi pendanaan antarlembaga, sehingga mampu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya percepatan pembangunan Maluku lima tahun mendatang.
Musrenbang dihadiri Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas, Sumedi Andono Mulyo dan Sekretaris Direktur Bina Pengembangan Daerah Kemendari, Zanariah, Bupati Buru Ramli Umasugi, Wakil Bupati Maluku Tengah M. Leleury, Wakil Bupati Maluku Tenggara Petrus Beruatwarin, Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Agustinus Utuwaly, Sekda Kota Ambon Anthony Latuheru, serta suluruh pimpinan OPD provinsi, kabupaten, dan kota.
