Ambon (ANTARA) - Pemerintah Kota(Pemkot) Tual mengonsultasikan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 dengan pemerintah provinsi Maluku guna sinkronisasi dan integrasi program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Konsultasi RPJMD 2018-2023 dilakukan Pelaksana tugas Seketaris Daerah (Sekda) Kota Tual, Muuti Matdoan bersama Ptl Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku, Suryadi Sabirin di kantor Gubernur Maluku, Senin.
Muuti Matdoan, mengatakan konsultasi bersama Pemprov Maluku menindaklanjuti surat yang dikirim Wali Kota Tual, Adam Rahayaan kepada Pemprov untuk memberikan masukan dalam penyusunan RPJMD kota Tual Periode 2018-2023.
"Jadi Wali Kota telah melayangkan surat ke Pemprov Maluku melalui Plt Kepala Bappeda serta mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) setempat untuk memberikan masukan terhadap penyusunan RPJMD kota Tual periode 2018-2023," ujarnya.
RPJMD yang disusun lebih banyak merumuskan visi dan misi Wali Kota - Wakil Wali Kota Tual dan diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah provinsi maupun pembangunan nasional.
"Jadi program pemerintah pusat diterjemahkan ke provinsi serta kabupaten/kota, sehingga pelaksanaannya sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang diprogramkan Presiden-Wakil Presiden terpilih Joko Widodo - Ma'aruf Amin," tandasnya.
Dia berharap pihaknya memperoleh banyak masukan positif dari pemprov Maluku selama proses konsultasi sehingga rumusan RPJMD kota Tual periode 2018-2023 menjadi berbobot dan menjawab kebutuhan pembangunan serta kesejahetaraan masyarakat lima tahun mendatang.
Muuti menambahkan, sejumlah masalah yang termuat dalam RPJMD kota Tual diantaranya masalah kemiskinan, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, air bersih, lingkungan hidup, di samping sektor unggulan dan menjadi prioritas di daerah.
Masalah lingkungan hidup, merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan di mana di dalamnya terdapat 300 indikator yang harus dijabarkan dalam RPJMD, sehingga Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) maupun alokasi APBD setempat diupayakan mencapai tujuannya secara bertahap.
Sedangkan isu kemiskinan yang menjadi prioritas utama baik nasional dan provinsi, katanya, merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Maluku yang menduduki urutan keempat termiskin secara nasional.
"Tingkat kemiskinan di kota Tual saat ini menduduki urutan kelima dari 11 kabupaten/kota di Maluku yakni 23 persen. Diharapkan dalam lima tahun mendatang dapat menurun pada kisaran belasan persen saja," katanya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku terdapat 14 indikator kemiskinan yakni masalah perumahan, kebutuhan air bersih, energi, listrik, di mana 7 indikator diantaranya menyangkut rumah tidak layak huni.
Sedangkan di bidang kesehatan Pemkot Tual telah memberikan jaring pengaman dengan menganggarkan Rp5 miliar pada tahun 2017 dan 2018, serta Rp10 miliar untuk tahun 2019 untuk perlindungan kesehatan masyarakat melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).
"Kami juga mengarahkan pemanfaatan dana desa maupun alokasi dana desa (ADD) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk menanggulangi kemiskinan di level desa," tandas Muuti .
