Rencana pemerintah membangun jembatan darurat jenis Bally di Waikaka, Desa Tala, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat diharapkan dapat menghilangkan praktik pungutan liar terhadap para supir mobil truk dan angkutan lintas Pulau Seram.
"Jembatan darurat sepanjang 60 meter ini akan segera dibangun karena pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR telah menyetujui anggaran yang diusulkan," kata Sekretaris komisi C DPRD Maluku, Roby Gazpers di Ambon, Rabu.
Persetujuan pemerintah membangun jembatan darurat ini diketahui saat komisi C menggelar rapat kerja dengan Dinas Perhubungan Maluku, Balai Transportasi Darat, Dinas PUPR Maluku serta puluhan supir lintas Pulau Ambon dan Pulau Seram.
Menurut Roby, Jembatan Waikaka di Pulau Seram mengalami kemiringan akibat tiang penyangga tengah jembatan ambruk sejak 6 Juni 2019 lalu disebabkan luapan banjir sungai Waikaka yang menyatu dengan sungai Waitala.
Rusaknya jembatan Waikaka saat ni tidak dapat diperbaiki lagi tetapi harus dibongkar dan dibangun jembatan baru yang permanen, namun untuk sementara waktu dibutuhkan sebuah jembatan darurat.
Kemudian dua aliran sungai yang menyatu saat ini harus dibagi lagi agar sebagian air mengalir melewati jembatan Tala, baru bisa dibangun jembatan Waikaka yang baru secara permanen.
DPRD juga mengaku sudah mengetahui adanya aksi pungli oleh oknum-oknum tertentu terhadap para supir lintas yang biasanya dilakukan tengah malam dengan jumlah uang yang bervariasi.
Ketua komisi C DPRD Maluku, Anos Yermias mengatakan pihaknya melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan instansi terkait, termasuk mengharapkan Pemkab Seram Bagian Barat yang selama ini terkesan 'tidur' untuk bergerak dan melibatkan aparat kepolisian untuk menangani masalah pungli.
"Koordinasi dengan Dishub ini dimaksudkan agar mengatur jadwal kapal-kapal penyeberangan feri Hunimua Liang (Pulau Ambon) tujuan pelabuhan penyeberangan Inamarina Masohi, Kabupaten Maluku Tengah," katanya.
Sebab antrean mobil truk maupun bus Ambon tujuan Maluku Tengah atau Kabupaten Seram Bagian Timur antara 3-4 hari akibat KMP Roka Tenda saat ini sedang docking.
Belum lagi kalau BMKG mengeluarkan peringatan atau larangan berlayar akibat tinggi gelombang dan angin kencing, maka kapal feri yang beroperasi tujuan Humiua-Inamarina tidak akan berlayar sehingga terjadi penumpukan penumpang di dua pelabuhan penyeberangan tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Jembatan darurat sepanjang 60 meter ini akan segera dibangun karena pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR telah menyetujui anggaran yang diusulkan," kata Sekretaris komisi C DPRD Maluku, Roby Gazpers di Ambon, Rabu.
Persetujuan pemerintah membangun jembatan darurat ini diketahui saat komisi C menggelar rapat kerja dengan Dinas Perhubungan Maluku, Balai Transportasi Darat, Dinas PUPR Maluku serta puluhan supir lintas Pulau Ambon dan Pulau Seram.
Menurut Roby, Jembatan Waikaka di Pulau Seram mengalami kemiringan akibat tiang penyangga tengah jembatan ambruk sejak 6 Juni 2019 lalu disebabkan luapan banjir sungai Waikaka yang menyatu dengan sungai Waitala.
Rusaknya jembatan Waikaka saat ni tidak dapat diperbaiki lagi tetapi harus dibongkar dan dibangun jembatan baru yang permanen, namun untuk sementara waktu dibutuhkan sebuah jembatan darurat.
Kemudian dua aliran sungai yang menyatu saat ini harus dibagi lagi agar sebagian air mengalir melewati jembatan Tala, baru bisa dibangun jembatan Waikaka yang baru secara permanen.
DPRD juga mengaku sudah mengetahui adanya aksi pungli oleh oknum-oknum tertentu terhadap para supir lintas yang biasanya dilakukan tengah malam dengan jumlah uang yang bervariasi.
Ketua komisi C DPRD Maluku, Anos Yermias mengatakan pihaknya melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan instansi terkait, termasuk mengharapkan Pemkab Seram Bagian Barat yang selama ini terkesan 'tidur' untuk bergerak dan melibatkan aparat kepolisian untuk menangani masalah pungli.
"Koordinasi dengan Dishub ini dimaksudkan agar mengatur jadwal kapal-kapal penyeberangan feri Hunimua Liang (Pulau Ambon) tujuan pelabuhan penyeberangan Inamarina Masohi, Kabupaten Maluku Tengah," katanya.
Sebab antrean mobil truk maupun bus Ambon tujuan Maluku Tengah atau Kabupaten Seram Bagian Timur antara 3-4 hari akibat KMP Roka Tenda saat ini sedang docking.
Belum lagi kalau BMKG mengeluarkan peringatan atau larangan berlayar akibat tinggi gelombang dan angin kencing, maka kapal feri yang beroperasi tujuan Humiua-Inamarina tidak akan berlayar sehingga terjadi penumpukan penumpang di dua pelabuhan penyeberangan tersebut.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019