Rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan dinilai akan memberatkan ekonomi masyarakat menengah dan kecil sehingga pemerintah daerah perlu mengambil langkah antisipasi yang tepat.
"Pemerintah harus bisa meletakkan kebijakan dan program kesehatan yang menyentuh permasalahan kesehatan yang membelit masyarakat Maluku," kata anggota DPRD Maluku asal Fraksi PKS, Amir Rumra di Ambon, Senin.
Masih banyak persoalan kesehatan ang dialami masyarakat di provinsi ini seperti rendahnya status kesehatan ibu dan anak yang ditandai dengan rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga medis terlatih serta tingginya kematian ibu melahirkan.
Menurut dia, bila masyarakat berpenghasilan rendah dibebankan lagi dengan kenaikan iuran BPJS tentunya mereka akan sulit menyetorkan dananya ke BPJS Kesehatan karena terbatasnya pendapatan.
Kemudian persoalan terbatasnya akses serta tingginya biaya-biaya pelayanan kesehatan sebagai dampak dari daerah terisolir dan terpencil.
"Selain itu angka kematian bayi masih tinggi dan status gizi masyarakat yang masih rendah," kata mantan Ketua F-PKS DPRD Maluku periode 2014 hingga 2019 ini.
Persoalan lainnya yang masih membelit masyarakat adalah belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini yang mencakup pelayanan perkembangan anak, derajat kesehatan dan gizi anak, serta perlindungan anak dari ancaman kekerasan fisik maupun psikis.
"Makanya pelayanan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan dasar harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah sehingga perlu didorong dan dikembangkan pelayanan kesehatan gugus pulau," jelasnya.
Selain itu perlunya ada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada rumah-rumah sakit regional serta penempatan tenaga kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, terbelakang, dan terluar.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Pemerintah harus bisa meletakkan kebijakan dan program kesehatan yang menyentuh permasalahan kesehatan yang membelit masyarakat Maluku," kata anggota DPRD Maluku asal Fraksi PKS, Amir Rumra di Ambon, Senin.
Masih banyak persoalan kesehatan ang dialami masyarakat di provinsi ini seperti rendahnya status kesehatan ibu dan anak yang ditandai dengan rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga medis terlatih serta tingginya kematian ibu melahirkan.
Menurut dia, bila masyarakat berpenghasilan rendah dibebankan lagi dengan kenaikan iuran BPJS tentunya mereka akan sulit menyetorkan dananya ke BPJS Kesehatan karena terbatasnya pendapatan.
Kemudian persoalan terbatasnya akses serta tingginya biaya-biaya pelayanan kesehatan sebagai dampak dari daerah terisolir dan terpencil.
"Selain itu angka kematian bayi masih tinggi dan status gizi masyarakat yang masih rendah," kata mantan Ketua F-PKS DPRD Maluku periode 2014 hingga 2019 ini.
Persoalan lainnya yang masih membelit masyarakat adalah belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini yang mencakup pelayanan perkembangan anak, derajat kesehatan dan gizi anak, serta perlindungan anak dari ancaman kekerasan fisik maupun psikis.
"Makanya pelayanan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan dasar harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah sehingga perlu didorong dan dikembangkan pelayanan kesehatan gugus pulau," jelasnya.
Selain itu perlunya ada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada rumah-rumah sakit regional serta penempatan tenaga kesehatan yang mampu menjangkau masyarakat di wilayah terpencil, terbelakang, dan terluar.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019