Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Cabang Ambon menyatakan media massa sering mendiskriminasikan komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender dan queer (LGBTQ), karena tidak mempertimbangkan hak asasi manusia (HAM) mereka dalam pemberitaan.
"Harus diakui, sadar atau tidak sadar media massa melalui pemberitaan juga telah ikut mendiskriminasi kaum LGBTQ," kata Sekretaris AJI Ambon Khairiyah Fitri di Ambon, Kamis.
Ia mengatakan kesadaran gender tidak berbanding selaras dengan persepsi publik mengenai identitas gender yang tidak hanya terbagi pada maskulin dan feminin, tetapi juga ada transgender yang sering dilekatkan dengan stigma negatif.
Dalam banyak kasus hukum yang terjadi, komunitas LGBTQ yang merupakan kaum marjinal, kerap mendapatkan perlakukan tidak adil dan disudutkan oleh masyarakat luas.
Kondisi ini, menurut Khairiyah juga diperparah dengan pemberitaan media massa yang tidak mempertimbangkan HAM ketika memberitakan tentang LGBTQ. Media seringkali membuat berita dari sisi isu orientasi seksual dan mengedepankan unsur sensasional dengan judul yang bombastis.
Ia mencontohkan pemberitaan di salah satu media massa lokal mengenai proses penggerebekan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di salah satu penginapan di Ambon, pada beberapa waktu lalu.
Media tersebut dalam tulisan beritanya telah melabeli seorang LGBTQ yang tertangkap, dan cenderung menggiring opini publik untuk memberikan stigma negatif kepadanya.
"Baru saja terjadi pada beberapa hari lalu, salah satu media lokal secara terang-terangan melabeli seorang LGBTQ yang tertangkap dalam penggerebekan itu, mereka bahkan menulis dengan jelas namanya," tandas Khairiyah.
Dikatakannya lagi, media massa sebagai corong publik seharusnya berlaku adil dan tidak berat sebelah dalam pemberitaan mengenai LGBTQ, salah satunya adalah tidak melabeli mereka dan menggiring opini publik yang bisa menguatkan stigma negatif di masyarakat luas.
"LGBTQ juga manusia, kita harus mengedepankan HAM dalam memberitakan tentang mereka. Kalau itu berita kasus, tulis saja kasusnya, bukan melabeli dan memberi stigma negatif kepada mereka," ujar Khairiyah..
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Harus diakui, sadar atau tidak sadar media massa melalui pemberitaan juga telah ikut mendiskriminasi kaum LGBTQ," kata Sekretaris AJI Ambon Khairiyah Fitri di Ambon, Kamis.
Ia mengatakan kesadaran gender tidak berbanding selaras dengan persepsi publik mengenai identitas gender yang tidak hanya terbagi pada maskulin dan feminin, tetapi juga ada transgender yang sering dilekatkan dengan stigma negatif.
Dalam banyak kasus hukum yang terjadi, komunitas LGBTQ yang merupakan kaum marjinal, kerap mendapatkan perlakukan tidak adil dan disudutkan oleh masyarakat luas.
Kondisi ini, menurut Khairiyah juga diperparah dengan pemberitaan media massa yang tidak mempertimbangkan HAM ketika memberitakan tentang LGBTQ. Media seringkali membuat berita dari sisi isu orientasi seksual dan mengedepankan unsur sensasional dengan judul yang bombastis.
Ia mencontohkan pemberitaan di salah satu media massa lokal mengenai proses penggerebekan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di salah satu penginapan di Ambon, pada beberapa waktu lalu.
Media tersebut dalam tulisan beritanya telah melabeli seorang LGBTQ yang tertangkap, dan cenderung menggiring opini publik untuk memberikan stigma negatif kepadanya.
"Baru saja terjadi pada beberapa hari lalu, salah satu media lokal secara terang-terangan melabeli seorang LGBTQ yang tertangkap dalam penggerebekan itu, mereka bahkan menulis dengan jelas namanya," tandas Khairiyah.
Dikatakannya lagi, media massa sebagai corong publik seharusnya berlaku adil dan tidak berat sebelah dalam pemberitaan mengenai LGBTQ, salah satunya adalah tidak melabeli mereka dan menggiring opini publik yang bisa menguatkan stigma negatif di masyarakat luas.
"LGBTQ juga manusia, kita harus mengedepankan HAM dalam memberitakan tentang mereka. Kalau itu berita kasus, tulis saja kasusnya, bukan melabeli dan memberi stigma negatif kepada mereka," ujar Khairiyah..
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019