Empat pimpinan DPRD Provinsi Maluku periode 2019-2024 yang terdiri dari satu ketua dan tiga wakil ketua melaksanakan pengambilan sumpah dan janji yang dilakukan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Wisnu Wardoyo.
Pengambilan sumpah janji sebagai pimpinan definitif DPRD Maluku di Ambon, Jumat, berlangung dalam rapat paripurna khusus DPRD yang dihadiri Gubernur Maluku, Murad Ismail, 39 anggota DPRD provinsi serta undangan dari berbagai instansi termasuk militer dan polri.
Pimpinan sementara ketua DPRD setempat, Lucky Wattimury membuka rapat paripurna istimewa dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.81 tahun 2019 oleh Plt Sekretaris DPRD, Bodewyn Wattimena.
SK Mendagri tersebut memuat keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Drs. Lucky Wattimury (PDI Perjungan) sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku periode 2019-2024.
Kemudian Richard Rahakbauw, SH (Partai Golkar), Melkianus Sairdekut (Partai Gerindra), dan Azis Sangkala (PKS) sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Maluku periode lima tahun ke depan.
Gubernur Maluku, Murad Ismail mengatakan, segera setelah pelantikan ini para pimpinan definitif akan membentuk alat kelengkapan dewan lainnya seperti komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan. Badan Anggaran, serta Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
"Patut disadari bahwa kehadiran DPRD sangat menentukan kebijakan pembangunan karena memiliki fungsi-fungsi," katanya.
Pelantikan hari ini adalah sebuah amanat konstitusional dari rakyat Maluku kepada PDIP, Partai Golkar, dan Parta Gerindra, serta Partai Keadilan Sejahtera
Dikatakan sangat istimewa karena walau pun berstatus sebagai wakil rakyat tetapi kedudukan selaku pimpinan DPRD secara otomatis menempatkan saudara-saudara menjadi perwakilan dari keseluruhan lembaga ini.
Dalam kedudukan yang istimewa itulah maka saya ingin menyampaikan pesan kepada saudara antara lain pimpinan adalah jabatan yang strategis dalam menentukan arah lembaga ini maka harus dapat melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak.
Antara lain TNI polri, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pimpinan DPRD bertanggungjawab dan menjadi mitra dengan pemerintah.
"Saya minta dukungan dan kerjasama DPRD untuk merealisasikan tugas utama saya selaku kepala daerah yang memprioritaskan mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan," tandas gubernur.
Gubernur juga minta kesungguhan untuk bekerja bagi rakyat dan daerah ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Pengambilan sumpah janji sebagai pimpinan definitif DPRD Maluku di Ambon, Jumat, berlangung dalam rapat paripurna khusus DPRD yang dihadiri Gubernur Maluku, Murad Ismail, 39 anggota DPRD provinsi serta undangan dari berbagai instansi termasuk militer dan polri.
Pimpinan sementara ketua DPRD setempat, Lucky Wattimury membuka rapat paripurna istimewa dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.81 tahun 2019 oleh Plt Sekretaris DPRD, Bodewyn Wattimena.
SK Mendagri tersebut memuat keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Drs. Lucky Wattimury (PDI Perjungan) sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku periode 2019-2024.
Kemudian Richard Rahakbauw, SH (Partai Golkar), Melkianus Sairdekut (Partai Gerindra), dan Azis Sangkala (PKS) sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Maluku periode lima tahun ke depan.
Gubernur Maluku, Murad Ismail mengatakan, segera setelah pelantikan ini para pimpinan definitif akan membentuk alat kelengkapan dewan lainnya seperti komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan. Badan Anggaran, serta Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
"Patut disadari bahwa kehadiran DPRD sangat menentukan kebijakan pembangunan karena memiliki fungsi-fungsi," katanya.
Pelantikan hari ini adalah sebuah amanat konstitusional dari rakyat Maluku kepada PDIP, Partai Golkar, dan Parta Gerindra, serta Partai Keadilan Sejahtera
Dikatakan sangat istimewa karena walau pun berstatus sebagai wakil rakyat tetapi kedudukan selaku pimpinan DPRD secara otomatis menempatkan saudara-saudara menjadi perwakilan dari keseluruhan lembaga ini.
Dalam kedudukan yang istimewa itulah maka saya ingin menyampaikan pesan kepada saudara antara lain pimpinan adalah jabatan yang strategis dalam menentukan arah lembaga ini maka harus dapat melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan semua pihak.
Antara lain TNI polri, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pimpinan DPRD bertanggungjawab dan menjadi mitra dengan pemerintah.
"Saya minta dukungan dan kerjasama DPRD untuk merealisasikan tugas utama saya selaku kepala daerah yang memprioritaskan mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan," tandas gubernur.
Gubernur juga minta kesungguhan untuk bekerja bagi rakyat dan daerah ini.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019