Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) menyatakan, hingga November 2019, belum mampu mencapai realisasi retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) triwulan ke-III, sebab baru mencapai Rp2 miliar atau sebesar 40 persen.
"Kalau target yang ditetapkan sebesar Rp5 miliar dan saat ini telah menggenjot retribusi pengujian kendaraan bermotor Rp400.000.000 realisasi baru mencapai Rp262.860.000, target retribusi terminal Rp1.100.000.000 realisasi baru mencapai Rp282.876.000," kata Kadishub Kota Ternate, Faruk Albaar di Ternate, Sabtu.
Selain itu, untuk target retribusi izin trayek ditargetkan Rp300.000.000 realisasi baru mencapai Rp15.992.900, target reribusi tempat khusus parkir Rp850.000.000 realisasi baru mencapai Rp475.000.000, target retribusi pelayanan kepelabuhanan Rp350.000.000 realisasi baru mencapai Rp107.791.200.
Sehingga, data dari BP2RD Kota Ternate bertolak belakang dengan data dari Dinas Perhubungan, buktinya, Kadishub saat dikonfirmasi mengaku, target Dishub dalam triwulan ini mencapai Rp2 miliar atau sebesar 40 persen.
Meskipun target yang ditetapkan sebesar Rp5 miliar, kata Faruk, pihaknya sangat sulit untuk mencapai 100 persen, karena jika dilihat dari tahun sebelumnya selalu di bawah target yaitu Rp1,4 miliar.
"Di tahun 2018 atau tahun sebelumnya hanya mencapai 30 persen saja, kali ini saya bakal optimistis mencapai 50 persen, dengan waktu tersisa dua bulan ini," ujarnya.
Selain itu kata Faruk, pemerintah terus menambahkan target PAD Dishub, sedangkan pendapatan Dishub yang dikantongi Dishub tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.
Apalagi, untuk biaya parkir elektronik di Pelabuhan Semut sampai sejauh ini belum bisa difungsikan karena ada gangguan teknis dalam mesin parkir elektronik, sehingga prin karcisnya tidak keluar.
Sebelumnya, Wawali Kota Ternate Abdulah Taher meminta Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus kejar target pendapatan. Kalau tidak, mereka akan diberikan sanksi dalaml evaluali capaian PAD di masing-masing SKPD.
"Saat ini telah masuk tri wulan ke IV, berarti SKPD pengelola PAD harus kejar keras sesuai dengan target yang ditetapkan," katanya.
Sehingga, dalam evaluasi nanti, akan dilihat masalah apa sampai para pengelola tidak mencapai terget, agar hal ini bisa menjadi satu gambaran ke depan supaya PAD di Kota Ternate bisa mencapai target.
"Saya berharap, SKPD bisa capai target, karena akan dievaluasi para SKPD yang tidak capai target PAD, karena dalam evaluasi tersebut, jika SKPD yang tidak capai target akan diberikan sanksi secara beragam," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Kalau target yang ditetapkan sebesar Rp5 miliar dan saat ini telah menggenjot retribusi pengujian kendaraan bermotor Rp400.000.000 realisasi baru mencapai Rp262.860.000, target retribusi terminal Rp1.100.000.000 realisasi baru mencapai Rp282.876.000," kata Kadishub Kota Ternate, Faruk Albaar di Ternate, Sabtu.
Selain itu, untuk target retribusi izin trayek ditargetkan Rp300.000.000 realisasi baru mencapai Rp15.992.900, target reribusi tempat khusus parkir Rp850.000.000 realisasi baru mencapai Rp475.000.000, target retribusi pelayanan kepelabuhanan Rp350.000.000 realisasi baru mencapai Rp107.791.200.
Sehingga, data dari BP2RD Kota Ternate bertolak belakang dengan data dari Dinas Perhubungan, buktinya, Kadishub saat dikonfirmasi mengaku, target Dishub dalam triwulan ini mencapai Rp2 miliar atau sebesar 40 persen.
Meskipun target yang ditetapkan sebesar Rp5 miliar, kata Faruk, pihaknya sangat sulit untuk mencapai 100 persen, karena jika dilihat dari tahun sebelumnya selalu di bawah target yaitu Rp1,4 miliar.
"Di tahun 2018 atau tahun sebelumnya hanya mencapai 30 persen saja, kali ini saya bakal optimistis mencapai 50 persen, dengan waktu tersisa dua bulan ini," ujarnya.
Selain itu kata Faruk, pemerintah terus menambahkan target PAD Dishub, sedangkan pendapatan Dishub yang dikantongi Dishub tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.
Apalagi, untuk biaya parkir elektronik di Pelabuhan Semut sampai sejauh ini belum bisa difungsikan karena ada gangguan teknis dalam mesin parkir elektronik, sehingga prin karcisnya tidak keluar.
Sebelumnya, Wawali Kota Ternate Abdulah Taher meminta Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus kejar target pendapatan. Kalau tidak, mereka akan diberikan sanksi dalaml evaluali capaian PAD di masing-masing SKPD.
"Saat ini telah masuk tri wulan ke IV, berarti SKPD pengelola PAD harus kejar keras sesuai dengan target yang ditetapkan," katanya.
Sehingga, dalam evaluasi nanti, akan dilihat masalah apa sampai para pengelola tidak mencapai terget, agar hal ini bisa menjadi satu gambaran ke depan supaya PAD di Kota Ternate bisa mencapai target.
"Saya berharap, SKPD bisa capai target, karena akan dievaluasi para SKPD yang tidak capai target PAD, karena dalam evaluasi tersebut, jika SKPD yang tidak capai target akan diberikan sanksi secara beragam," katanya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019