Gubernur Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Gani Kasuba menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2020 untuk 10 kabupaten/kota dan Pemprov Malut senilai Rp10 triliun.
"Gubernur telah menerima DIPA dan TKDD dari Presiden Jokowi, selanjutnya DIPA ini sesuai rencana akan diserahkan ke 10 Kepala Daerah, dan pimpinan instansi vertikal lainnya pada 21 November mendatang," kata Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik, Muliadi Tutupoho melalui siaran pers yang diterima di Ternate, Senin.
Menurut dia, Presiden telah meminta jajaran terkait untuk segera merealisasikan belanja negara yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi baik di pusat maupun daerah.
Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa belanja negara tersebut harus benar-benar mendatangkan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan rakyat. Sebab, pola lama biasa ditemuinya acap kali pemda hanya memprioritaskan pada realisasi atau pemenuhan belanja anggaran semata.
Selain itu, Kepala Negara juga menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah berkepentingan untuk terus meningkatkan kontribusi penerimaan perpajakan. Namun, peningkatan penerimaan tersebut hendaknya juga diikuti dengan peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas.
Oleh karena itu, kata Muliadi, dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan momentum pembangunan, pemerintah telah mengarahkan lima program prioritas di dalam APBN yang didanai sesuai dengan prioritas tersebut.
Program prioritas tersebut adalah pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi dan kebijakan, transformasi ekonomi, dan penyederhanaan birokrasi.
"Perwujudan strategi APBN 2020 tentu memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama para kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintah yang menjadi penanggung jawab program-program pembangunan yang telah direncanakan untuk tahun 2020," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Gubernur telah menerima DIPA dan TKDD dari Presiden Jokowi, selanjutnya DIPA ini sesuai rencana akan diserahkan ke 10 Kepala Daerah, dan pimpinan instansi vertikal lainnya pada 21 November mendatang," kata Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik, Muliadi Tutupoho melalui siaran pers yang diterima di Ternate, Senin.
Menurut dia, Presiden telah meminta jajaran terkait untuk segera merealisasikan belanja negara yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi baik di pusat maupun daerah.
Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa belanja negara tersebut harus benar-benar mendatangkan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan rakyat. Sebab, pola lama biasa ditemuinya acap kali pemda hanya memprioritaskan pada realisasi atau pemenuhan belanja anggaran semata.
Selain itu, Kepala Negara juga menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah berkepentingan untuk terus meningkatkan kontribusi penerimaan perpajakan. Namun, peningkatan penerimaan tersebut hendaknya juga diikuti dengan peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas.
Oleh karena itu, kata Muliadi, dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan momentum pembangunan, pemerintah telah mengarahkan lima program prioritas di dalam APBN yang didanai sesuai dengan prioritas tersebut.
Program prioritas tersebut adalah pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi dan kebijakan, transformasi ekonomi, dan penyederhanaan birokrasi.
"Perwujudan strategi APBN 2020 tentu memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama para kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintah yang menjadi penanggung jawab program-program pembangunan yang telah direncanakan untuk tahun 2020," katanya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019