Warga Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) mengeluhkan seringnya terjadi aksi pemadaman listrik tanpa ada penjelasan resmi dari PT. PLN (Persero) Cabang Bula sehingga mereka melayangkan surat pengaduan ke komisi II DPRD Provinsi Maluku.
"Kami memang menerima surat masuk dari sejumlah warga di Kabupaten SBT yang mengeluhkan adanya pemadaman listrik," kata Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saodah Tethol di Ambon, Senin.
Untuk meresponi pengaduan tersebut, komisi II dalam waktu dekat akan mendatangi wilayah Seram Bagian Barat guna memastikan apa benar laporan tersebut sesuai kondisi di lapangan atau tidak.
"Sejak awal kami sudah meminta PLN untuk menggantikan mesin pembangkit yang dioperasikan di Kabupaten SBT, namun kemungkinan belum direalisasikan sehingga sering terjadi pemadaman di sana," jelasnya.
Menurutnya, jika hasil kunjungan lapangan yang dilakukan komisi ternyata benar terjadi pemadaman listrik, maka DPRD menilai penjelasan yang disampaikan manajemen PT. PLN Wilayah Maluku dan Utara berbeda jauh dengan realitas di lapangan.
"Bila kondisi di lapangan benar adanya sesuai laporan yang kami terima maka pihak PLN dinilai telah memberikan penjelasan yang tidak sesuai fakta lapangan," ujarnya.
Sebab dalam rapat dengar pendapat komisi dengan manajemen PT. (Persero) PLN Wilyah Maluku-Malut pekan lalu, disebutkan bahwa ketersediaan tenaga listrik mencukupi.
"Jangan sampai apa yang diungkapkan oleh pihak PLN pada saat rapat kerja dengan Komisi II kemarin, realisasi lapangannya berbeda dengan hasil pertemuan itu sehingga komisi akan melakukan peninjauan langsung," jelas Saodah.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Kami memang menerima surat masuk dari sejumlah warga di Kabupaten SBT yang mengeluhkan adanya pemadaman listrik," kata Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saodah Tethol di Ambon, Senin.
Untuk meresponi pengaduan tersebut, komisi II dalam waktu dekat akan mendatangi wilayah Seram Bagian Barat guna memastikan apa benar laporan tersebut sesuai kondisi di lapangan atau tidak.
"Sejak awal kami sudah meminta PLN untuk menggantikan mesin pembangkit yang dioperasikan di Kabupaten SBT, namun kemungkinan belum direalisasikan sehingga sering terjadi pemadaman di sana," jelasnya.
Menurutnya, jika hasil kunjungan lapangan yang dilakukan komisi ternyata benar terjadi pemadaman listrik, maka DPRD menilai penjelasan yang disampaikan manajemen PT. PLN Wilayah Maluku dan Utara berbeda jauh dengan realitas di lapangan.
"Bila kondisi di lapangan benar adanya sesuai laporan yang kami terima maka pihak PLN dinilai telah memberikan penjelasan yang tidak sesuai fakta lapangan," ujarnya.
Sebab dalam rapat dengar pendapat komisi dengan manajemen PT. (Persero) PLN Wilyah Maluku-Malut pekan lalu, disebutkan bahwa ketersediaan tenaga listrik mencukupi.
"Jangan sampai apa yang diungkapkan oleh pihak PLN pada saat rapat kerja dengan Komisi II kemarin, realisasi lapangannya berbeda dengan hasil pertemuan itu sehingga komisi akan melakukan peninjauan langsung," jelas Saodah.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019