Ambon (ANTARA) - Kantor Perwakilan bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Maluku mencatat kebijakan diskon tarif listrik oleh pemerintah mendorong Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan di daerah it mengalami deflasi pada Januari 2025.
"Realisasi Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan kabupaten/kota di Provinsi Maluku berdasarkan data BPS, Provinsi Maluku mengalami deflasi sebesar 0,33 persen," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Muhamad Latif di Ambon, Rabu.
Menurut dia capaian tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan realisasi IHK nasional yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,76 persen.
Menurutnya, secara spasial, deflasi bersumber dari Kota Tual dan Kota Ambon dengan angka 1,47 persen dan 0,74 persen.
Namun demikian, capaian angka deflasi yang lebih dalam tertahan oleh Kabupaten Maluku Tengah yang mengalami inflasi sebesar 0,46 persen .
Secara tahunan, tekanan inflasi gabungan kabupaten/kota IHK di Provinsi Maluku pada Januari 2025 tercatat 0,76 persen , menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1,28 persen (yoy) dan relatif sama dengan inflasi Nasional sebesar 0,76 persen .
Deflasi yang terjadi di Provinsi Maluku utamanya didorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar, dengan andil deflasi sebesar 1,50 persen.
Deflasi kelompok tersebut utamanya bersumber dari pengimplementasian paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50 persen bagi pelanggan daya 2.200 VA ke bawah, sebagaimana Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024.
Laju deflasi yang lebih dalam tertahan oleh inflasi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 1,02 persen.
Inflasi tersebut didorong oleh peningkatan harga ikan pelagis, utamanya ikan selar, ikan layang, dan ikan tongkol,akibat terganggunya pasokan di tengah mulai memasukinya musim hujan di Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat yang menyebabkan terganggunya aktivitas perikanan nelayan.
Selain itu, komoditas cabai rawit dan cabai merah turut berkontribusi pada inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil masing-masing sebesar 0,18 persen dan 0,17 persen dikarenakan terdapat gangguan produksi akibat curah hujan yang tinggi pada beberapa daerah sentra produksi.
Dalam rangka mendukung capaian inflasi di Provinsi Maluku Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus memperkuat berbagai upaya sinergis guna memastikan terkendalinya inflasi.
Upaya tersebut melalui gerakan pangan murah dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, pemantauan harga pangan di 11 Kabupaten/Kota, kegiatan Gerakan Pasar Murah (GPM) di Pasadli, pelaporan neraca pangan strategis, rapat koordinasi mingguan TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama TPIP, dan pembagian sekitar 14.000 bibit cabai kepada organisasi masyarakat, agama, dan swadaya masyarakat.
