Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara (Malut), pada 2020 akan melakukan pembangunan infrastruktur, baik di bidang energi dan pariwisata sebagai salah satu upaya meningkatkan pengembangan sektor pariwisata daerah.
Kepala Dinas PUPR Malut, Santrani Abusama di Ternate, Jumat menyatakan, tahun depan akan dilakukan pekerjaan, dan pembangunan di tahun mendatang sudah tidak lagi secara bertahap, tetapi diselesaikan dalam satu tahun anggaran, terutama untuk pembangunan infrastruktur di berbagai kabupaten/kota untuk pengembangan sektor pariwisata.
Sebab, lanjutnya pekerjaan yang akan dilakukan harus diselesaikan semua agar tidak ada lagi pekerjaan tahapan Dinas PUPR.
"Saya mencontohkan, kalau pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp10 miliar, akan dilakukan yakni satu tahun anggaran ada manfaatnya, sehingga tidak ada pekerjaan yang dicicil atau ditunda," katanya.
Dia menjelaskan, apabila jalan yang akan dibangun dengan panjang jalan di Maluku Utara 1.300 kilometer dan kurang lebih 630 kilometer yang sudah dibangun, bisa dikatakan bagus, tinggal sekitar 600 kilometer yang belum dibangun.
Bahkan, sejumlah kabupaten seperti di Halmahera Barat dan Halmahera Utara yang pekerjaannya belum tuntas harus diselesaikan, agar ada manfaat. Kalau pembangunannya defisit maka daerah tidak dapat manfaatnya.
Selain itu, kata Santrani, untuk progres pembangunan fisik di PUPR hingga saat ini sudah mencapai 70 persen sehingga diharapkan sisa waktu kurang lebih dua bulan di triwulan IV tahun ini sudah bisa mencapai 80 hingga 90 persen.
"Saya sekarang fokus membenahi berharap triwulan IV bisa capai 80 sampai 90 persen.Progres fisiknya sudah bagus, karena saat ini kita sudah mengusulkan pencarian anggaran untuk bisa mencapai progres fisik di tahun 2019," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Kepala Dinas PUPR Malut, Santrani Abusama di Ternate, Jumat menyatakan, tahun depan akan dilakukan pekerjaan, dan pembangunan di tahun mendatang sudah tidak lagi secara bertahap, tetapi diselesaikan dalam satu tahun anggaran, terutama untuk pembangunan infrastruktur di berbagai kabupaten/kota untuk pengembangan sektor pariwisata.
Sebab, lanjutnya pekerjaan yang akan dilakukan harus diselesaikan semua agar tidak ada lagi pekerjaan tahapan Dinas PUPR.
"Saya mencontohkan, kalau pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp10 miliar, akan dilakukan yakni satu tahun anggaran ada manfaatnya, sehingga tidak ada pekerjaan yang dicicil atau ditunda," katanya.
Dia menjelaskan, apabila jalan yang akan dibangun dengan panjang jalan di Maluku Utara 1.300 kilometer dan kurang lebih 630 kilometer yang sudah dibangun, bisa dikatakan bagus, tinggal sekitar 600 kilometer yang belum dibangun.
Bahkan, sejumlah kabupaten seperti di Halmahera Barat dan Halmahera Utara yang pekerjaannya belum tuntas harus diselesaikan, agar ada manfaat. Kalau pembangunannya defisit maka daerah tidak dapat manfaatnya.
Selain itu, kata Santrani, untuk progres pembangunan fisik di PUPR hingga saat ini sudah mencapai 70 persen sehingga diharapkan sisa waktu kurang lebih dua bulan di triwulan IV tahun ini sudah bisa mencapai 80 hingga 90 persen.
"Saya sekarang fokus membenahi berharap triwulan IV bisa capai 80 sampai 90 persen.Progres fisiknya sudah bagus, karena saat ini kita sudah mengusulkan pencarian anggaran untuk bisa mencapai progres fisik di tahun 2019," ujarnya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019