Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun mengapresiasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) wilayah tersebut, sekalipun jumlah anggotanya sangat minim.
Hal itu disampaikan Bupati pada apel bersama anggota Satpol PP lingkup Pemkab Malra di pelataran kantor bupati, Rabu.
"Kinerja Satpol PP saya apresiasi, maka perlu dipertahankan terus dan ditingkatkan, sekalipun jumlahnya sedikit, setelah tenaga Non ASN kita nonaktifkan," katanya.
Menurut Bupati, jumlah sedikit namun berkualitas dan terorganisir lebih baik dan tentunya akan mengalahkan jumlah banyak yang tidak berkualitas dan tidak terorganisir dengan baik.
"Oleh karena itu, saya minta Plt Kasat Satpol PP dapat mempertahankan kinerja personil yang sudah sebulan bekerja pasca dinonaktifkannya tenaga Non ASN. Soal tenaga Non ASN, kita juga sudah mendapat peringatan dari kementerian bahwa tidak ada tenaga honorer atau Non ASN tersebut," katanya.
Jika sampai ada tenaga kontrak, akan diurus nanti, namun saat ini dijlaksanakan sesuai aturan sehingga tidak perlu ada yang memberikan harapan-harapan kepada siapapun untuk bekerja sebagai tenaga Non ASN.
"Di kesempatan ini juga, saya ingin sampaikan salam hormat kepada ASN pada lingkup Satpol PP Malra yang belum melaksanakan tugasnya, ini saya harap menjadi perhatian," tandasnya.
Bupati juga mengatakan, pada Februari 2020 tunjangan daerah untuk ASN sudah jalan, maka jangan dilihat dari besar kecilnya yang didapat, tapi melihat dari perhatian yang Pemkab Malra upayakan bagi ASN di daerah ini.
Sementara itu Plt Kepala Satpol PP Malra Munawir Matdoan ketika dikonfirmasi menyatakan, pasca keputusan daerah menonaktifkan tenaga honorer Non PNS, maka saat ini Pol PP berjumlah 54 orang, terdiri dari pejabat struktural 14 orang dan tenaga lapangan 40 orang.
"Anggota lapangan sekalipun sedikit, kami efektifkan dan memberdayakan seluruhnya, di mana satu pos kita siagakan empat - delapan orang dalam dua shift", ujar nya..
Menurut dia, menjadi fokus diberikan pengawalan ekstra yakni rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, serta pasar Langgur, karena empat-tempat ini menurut kami sangat vital.
Untuk jumlah, sekalipun sedikit saat ini sudah bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan dalam hal memberikan pengamanan dan pengawalan, namun ke depan mungkin saja ada penambahan untuk tenaga Non ASN.
, Munawir mengakui ada satu dua orang personil Satpol PP yang belum merasa terpanggil, padahal ini adalah tugas utama sebagai ASN.
"Menindaklanjutinya, saya baru saja melakukan penandatanganan surat panggilan kepada beberapa ASN pada lingkup kerja kami, dan diserahkan ke PTI Satpol PP yang akan melaksanakannya," kata Munawir.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
Hal itu disampaikan Bupati pada apel bersama anggota Satpol PP lingkup Pemkab Malra di pelataran kantor bupati, Rabu.
"Kinerja Satpol PP saya apresiasi, maka perlu dipertahankan terus dan ditingkatkan, sekalipun jumlahnya sedikit, setelah tenaga Non ASN kita nonaktifkan," katanya.
Menurut Bupati, jumlah sedikit namun berkualitas dan terorganisir lebih baik dan tentunya akan mengalahkan jumlah banyak yang tidak berkualitas dan tidak terorganisir dengan baik.
"Oleh karena itu, saya minta Plt Kasat Satpol PP dapat mempertahankan kinerja personil yang sudah sebulan bekerja pasca dinonaktifkannya tenaga Non ASN. Soal tenaga Non ASN, kita juga sudah mendapat peringatan dari kementerian bahwa tidak ada tenaga honorer atau Non ASN tersebut," katanya.
Jika sampai ada tenaga kontrak, akan diurus nanti, namun saat ini dijlaksanakan sesuai aturan sehingga tidak perlu ada yang memberikan harapan-harapan kepada siapapun untuk bekerja sebagai tenaga Non ASN.
"Di kesempatan ini juga, saya ingin sampaikan salam hormat kepada ASN pada lingkup Satpol PP Malra yang belum melaksanakan tugasnya, ini saya harap menjadi perhatian," tandasnya.
Bupati juga mengatakan, pada Februari 2020 tunjangan daerah untuk ASN sudah jalan, maka jangan dilihat dari besar kecilnya yang didapat, tapi melihat dari perhatian yang Pemkab Malra upayakan bagi ASN di daerah ini.
Sementara itu Plt Kepala Satpol PP Malra Munawir Matdoan ketika dikonfirmasi menyatakan, pasca keputusan daerah menonaktifkan tenaga honorer Non PNS, maka saat ini Pol PP berjumlah 54 orang, terdiri dari pejabat struktural 14 orang dan tenaga lapangan 40 orang.
"Anggota lapangan sekalipun sedikit, kami efektifkan dan memberdayakan seluruhnya, di mana satu pos kita siagakan empat - delapan orang dalam dua shift", ujar nya..
Menurut dia, menjadi fokus diberikan pengawalan ekstra yakni rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, serta pasar Langgur, karena empat-tempat ini menurut kami sangat vital.
Untuk jumlah, sekalipun sedikit saat ini sudah bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan dalam hal memberikan pengamanan dan pengawalan, namun ke depan mungkin saja ada penambahan untuk tenaga Non ASN.
, Munawir mengakui ada satu dua orang personil Satpol PP yang belum merasa terpanggil, padahal ini adalah tugas utama sebagai ASN.
"Menindaklanjutinya, saya baru saja melakukan penandatanganan surat panggilan kepada beberapa ASN pada lingkup kerja kami, dan diserahkan ke PTI Satpol PP yang akan melaksanakannya," kata Munawir.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020