Pemprov Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) selama ini belum fokus untuk membuat program peningkatan kualitas mutu pendidikan sendiri karena lebih mengarah pada pembangunan sarana dan prasarana.
"Perkembangan dunia pendidikan di daerah ini jauh berada di peringkat ke - 32 dari 34 provinsi di Indonesia sehingga kondisinya sangatlah miris," kata Plt Kepala Dinas Dikbud setempat, Inson Sangaji dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Maluku di Ambon, Senin.
Menurut dia, perlu diakui kalau Disdikbud Maluku selama ini lebih terfokus untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.
Sehingga untuk saat ini, Plt kadis menggantikan sistemnya dengan fokus untuk melakukan proses pendataan dan penataan kebutuhan guru yang ada di Maluku.
Menurutnya, data yang dimiliki Disdikbud provinsi saat ini belum terupdate sehingga berimbas pada kekurangan tenaga guru di daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar.
Sangaji juga mengakui kalau pada daerah-daerah yang tergolong 3T, bangunan sekolahnya sudah tersedia namun terkendala pada keterbatasan tenaga guru yang tidak memenuhi persyaratan.
"Para guru ini sebelumnya ditangani oleh kabupaten/kota, namun pada tahun 2017 dialihkan ke provinsi dan di daerah-daerah 3T ini sarana/prasarananya tersedia, namun para gurunya tidak memenuhi persyaratan, sehingga direncanakan dalam tahun ini sarjana keguruan akan ditempatkan di daerah-daerah 3T," terang Sangadji.
Sementara anggota Komisi IV DPRD Maluku, Rostina mengatakan, data guru sangat diperlukan sehingga perlu secepatnya di-update sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam penempatan guru.
"Saat melakukan agenda pengawasan, kami mendengar banyak keluhan yang disampaikan guru tidak tetap atau kontrak," akui dia.
Salah satu keluhannya, para guru tidak tetap ini meminta dikembalikan ke kabupaten/kota masing-masing karena setelah dialihkan ke provinsi, mereka kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya dan perlu ada solusi buat mereka.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Perkembangan dunia pendidikan di daerah ini jauh berada di peringkat ke - 32 dari 34 provinsi di Indonesia sehingga kondisinya sangatlah miris," kata Plt Kepala Dinas Dikbud setempat, Inson Sangaji dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Maluku di Ambon, Senin.
Menurut dia, perlu diakui kalau Disdikbud Maluku selama ini lebih terfokus untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan.
Sehingga untuk saat ini, Plt kadis menggantikan sistemnya dengan fokus untuk melakukan proses pendataan dan penataan kebutuhan guru yang ada di Maluku.
Menurutnya, data yang dimiliki Disdikbud provinsi saat ini belum terupdate sehingga berimbas pada kekurangan tenaga guru di daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar.
Sangaji juga mengakui kalau pada daerah-daerah yang tergolong 3T, bangunan sekolahnya sudah tersedia namun terkendala pada keterbatasan tenaga guru yang tidak memenuhi persyaratan.
"Para guru ini sebelumnya ditangani oleh kabupaten/kota, namun pada tahun 2017 dialihkan ke provinsi dan di daerah-daerah 3T ini sarana/prasarananya tersedia, namun para gurunya tidak memenuhi persyaratan, sehingga direncanakan dalam tahun ini sarjana keguruan akan ditempatkan di daerah-daerah 3T," terang Sangadji.
Sementara anggota Komisi IV DPRD Maluku, Rostina mengatakan, data guru sangat diperlukan sehingga perlu secepatnya di-update sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam penempatan guru.
"Saat melakukan agenda pengawasan, kami mendengar banyak keluhan yang disampaikan guru tidak tetap atau kontrak," akui dia.
Salah satu keluhannya, para guru tidak tetap ini meminta dikembalikan ke kabupaten/kota masing-masing karena setelah dialihkan ke provinsi, mereka kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya dan perlu ada solusi buat mereka.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020