Tinggi angka anak putus sekolah, Dikbud Malut intervensi program untuk antisipasi

Ternate (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara (Malut) melakukan intervensi program guna mengantisipasi anak tidak sekolah yang jumlah mereka di daerah setempat cukup tinggi hingga tahun ini.

"Berdasarkan data terbaru, tercatat sedikitnya 38 ribu anak di berbagai jenjang usia yang tidak mengikuti pendidikan formal di Malut," kata Kepala Dinas Dikbud Malut Abubakar Abdullah dihubungi di Ternate, Selasa.

Dia mengatakan kelompok usia 7 hingga 18 tahun mendominasi angka tersebut dengan sekitar 16 ribu anak tidak bersekolah, sedangkan jumlah anak putus sekolah sekitar 17 ribu.

Data terkait dengan hal itu, kini terus disinkronkan melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai dasar pengambilan kebijakan pendidikan.

"Data ini harus masuk dalam Dapodik agar bisa kita intervensi dengan tepat. Selama angka ini belum ter-update dengan baik, program transformasi pendidikan juga sulit berjalan optimal," ujarnya.

Ia mengatakan salah satu upaya menekan angka anak tidak sekolah dengan memperluas akses pendidikan melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C. Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA, yang semuanya memungkinkan peserta didik memperoleh ijazah resmi, tanpa harus mengikuti sekolah formal.

Namun, ia mengakui, pemanfaatan program paket masih rendah, sedangkan sebagian anak belum mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan kesetaraan secara gratis itu.

Padahal, kata dia, sedikitnya 16 ribu siswa seharusnya dapat dijaring melalui program tersebut.

Ia menyebut masalah utama yang menyebabkan anak tidak sekolah, yakni faktor ekonomi. Rata-rata pada usia 15 tahun, terdapat lebih dari dua ribu remaja tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas. Sebagian besar memilih bekerja atau bahkan sudah menikah meskipun belum menuntaskan pendidikan.

Dinas Dikbud Malut menyiapkan program pakaian gratis bagi siswa mulai 2026 sebagai bentuk dukungan pemerintah meringankan beban orang tua sekaligus mendorong angka partisipasi sekolah.

Selain itu, memperkuat program berbasis literasi agar anak-anak yang rentan putus sekolah tetap mendapatkan akses pembelajaran dan dapat kembali ke jalur pendidikan formal atau nonformal.

"Kita ingin memastikan bahwa seluruh anak mendapatkan hak pendidikan. Intervensi ini penting agar angka putus sekolah tidak terus meningkat," katanya.

Dia mengharapkan melalui sejumlah program strategis ini, angka anak tidak sekolah dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.