Rapat Koordinasi Pelayanan Publik pada 2020 di Maluku Utara (Malut) untuk mengevaluasi percepatan reformasi birokrasi di provinsi ini melalui sinergitas dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik masuk dalam ketegori tingkat kepatuhan sedang.
"Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemprov, Pemkot dan Pemkab dari tahun ke tahun telah mengalami peningkatan, walaupun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat karena masih dalam ketegori kepatuhan sedang," kata Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemprov Maluku Utara, Darwis Pua di Ternate, Selasa.
Untuk memenuhi hal tersebut Pemerintah Pusat telah membuat kebijakan One Agency One Innovation yaitu gerakan yang mewajibkan satu instansi menghasilkan minimal satu inovasi setiap tahunnya.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Publik tahun 2020 se-Provinsi Malut dihadiri oleh para pejabat yang membidangi peningkatan kualitas pelayanan publik dan ketatalaksanaan se-Malut.
Kegiatan ini untuk peningkatan kualitas pelayanan publik untuk percepatan reformasi birokrasi dan pencapaian tujuan pembangunan dan berkelanjutan di Malut.
Dimana, hasil evaluasi tingkat kepatuhan pelayanan publik, oleh Ombudsman di Malut tahun 2018, Pemprov Malut dan Pemkot Tidore masuk pada kategori zona hijau dengan tingkat kepatuhan tinggi.
Dimana, untuk Pemkot Ternate dan Pemkab Halut, pada zona kuning dengan tingkat kepatuhan sedang, Selain itu Halsel dan Halteng pada zona merah dengan tingkat kepatuhan rendah.
"Kami harap, rakor ini jangan hanya sebagai rutinitas. Tapi dapat menghasilkan rekomendasi yang berkualitas sebagai masukan pada pemerintah pusat." tandasnya
Sementara itu, Sekda Halut Fredy Tjandua berharap kepada seluruh peserta rakor untuk dapat berkontribusi baik pikiran dan bertukar pengalaman dalam merancang dan mengoptimalisasi pelayanan Publik yang baik.
"Optimalisasi pelayanan publik di Malut lewat kabupaten/kota masing - masing akan menjadi sebuah tim untuk tampilan Malut ke depan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemprov, Pemkot dan Pemkab dari tahun ke tahun telah mengalami peningkatan, walaupun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat karena masih dalam ketegori kepatuhan sedang," kata Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemprov Maluku Utara, Darwis Pua di Ternate, Selasa.
Untuk memenuhi hal tersebut Pemerintah Pusat telah membuat kebijakan One Agency One Innovation yaitu gerakan yang mewajibkan satu instansi menghasilkan minimal satu inovasi setiap tahunnya.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Publik tahun 2020 se-Provinsi Malut dihadiri oleh para pejabat yang membidangi peningkatan kualitas pelayanan publik dan ketatalaksanaan se-Malut.
Kegiatan ini untuk peningkatan kualitas pelayanan publik untuk percepatan reformasi birokrasi dan pencapaian tujuan pembangunan dan berkelanjutan di Malut.
Dimana, hasil evaluasi tingkat kepatuhan pelayanan publik, oleh Ombudsman di Malut tahun 2018, Pemprov Malut dan Pemkot Tidore masuk pada kategori zona hijau dengan tingkat kepatuhan tinggi.
Dimana, untuk Pemkot Ternate dan Pemkab Halut, pada zona kuning dengan tingkat kepatuhan sedang, Selain itu Halsel dan Halteng pada zona merah dengan tingkat kepatuhan rendah.
"Kami harap, rakor ini jangan hanya sebagai rutinitas. Tapi dapat menghasilkan rekomendasi yang berkualitas sebagai masukan pada pemerintah pusat." tandasnya
Sementara itu, Sekda Halut Fredy Tjandua berharap kepada seluruh peserta rakor untuk dapat berkontribusi baik pikiran dan bertukar pengalaman dalam merancang dan mengoptimalisasi pelayanan Publik yang baik.
"Optimalisasi pelayanan publik di Malut lewat kabupaten/kota masing - masing akan menjadi sebuah tim untuk tampilan Malut ke depan," katanya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020