Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Utara(Malut) ditunda untuk ketiga kalinya menyusul pencopotan tiga Ketua DPD II Partai Golkar kabupaten/kota.
Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Halmahera Barat Samad Moid melalui siaran pers yang diterima ANTARA di Ternate, Minggu, menyatakan bahwa penundaan itu karena adanya potensi konflik sesama kader partai berlambang pohon beringin di Malut.
Menurut Samad, potensi konflik itu berangkat dari kebijakan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Malut Alien Mus yang mencopot sejumlah fungsionaris di lingkungan DPD I Golkar Malut karena disinyalir tidak memihak kepadanya pada musda mendatang.
Pencopotan, lanjut dia, dilakukan Alien Mus menjelang Musda X tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Partai Golkar dan melanggar prinsip serta mekanisme partai.
"Nah, kami meminta keadilan dalam proses ini karena orang yang sudah berjuang keras di partai, membangun partai, dan memperoleh kursi pada Pemilu 2019 dizalimi dengan proses yang tidak sesuai dengan mekanisme partai. Hal ini patut disayangkan," kata Samad.
Setidaknya, terdapat sembilan fungsionaris Partai Golkar yang dicopot dari jabatannya, kemudian diganti dengan pelaksana tugas (plt.). Mereka itu adalah Sekretaris DPD I Malut, tiga ketua DPD II (tingkat kabupaten), dan lima sekretaris DPD II, diantara tiga ketua DPD II yang dicopot, salah satunya adalah Samad.
Sebelum musda, Samad berharap DPP Partai Golkar mengambil kebijakan yang tidak merugikan salah satu pihak terlebih dahulu, khususnya mengenai pencopotan sembilan orang.
"Saya berharap DPP Golkar mampu mengambil kebijakan yang fair dan adil terhadap penyelesaian itu. Masalahnya, mereka yang diberhentikan tidak mendukung incumbent atau ketua DPD sekarang," ujarnya.
Samad sendiri mengakui tidak mendukung Alien Mus untuk memimpin DPD I Golkar Malut kembali karena gagal membangun Partai Golkar di Malut, khususnya pada Pemilu 2019.
"Justru posisi politik Golkar di Malut itu terdegradasi. Misalnya, dari posisi ketua DPRD provinsi hilang menjadi wakil ketua. Selain itu, ada kurang lebih tujuh ketua DPRD tingkat kabupaten/kota, sekarang tinggal tiga ketua Itulah yang saya persoalkan di sini," tandasnya.
Samad memberikan dukungannya kepada Edi Langkara. Namun, dukungan itu terancam sia-sia karena posisinya sebagai Ketua DPD II Golkar Halmahera Barat telah digantikan orang lain atas keputusan Alien Mus sebagai calon Ketua DPD I Golkar Malut. Demikian pula dukungan dari sejumlah fungsionaris lain yang telah digantikan plt.
Dia berharap DPP Partai Golkar dapat mengembalikan posisi mereka sehingga musda dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan mekanisme partai.
"Jadi, biarkanlah Edi Langkara dan Alien Mus itu bersaing secara fair, tanpa harus ada yang dikorbankan atau diberhentikan," tegas Samad.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Halmahera Barat Samad Moid melalui siaran pers yang diterima ANTARA di Ternate, Minggu, menyatakan bahwa penundaan itu karena adanya potensi konflik sesama kader partai berlambang pohon beringin di Malut.
Menurut Samad, potensi konflik itu berangkat dari kebijakan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Malut Alien Mus yang mencopot sejumlah fungsionaris di lingkungan DPD I Golkar Malut karena disinyalir tidak memihak kepadanya pada musda mendatang.
Pencopotan, lanjut dia, dilakukan Alien Mus menjelang Musda X tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Partai Golkar dan melanggar prinsip serta mekanisme partai.
"Nah, kami meminta keadilan dalam proses ini karena orang yang sudah berjuang keras di partai, membangun partai, dan memperoleh kursi pada Pemilu 2019 dizalimi dengan proses yang tidak sesuai dengan mekanisme partai. Hal ini patut disayangkan," kata Samad.
Setidaknya, terdapat sembilan fungsionaris Partai Golkar yang dicopot dari jabatannya, kemudian diganti dengan pelaksana tugas (plt.). Mereka itu adalah Sekretaris DPD I Malut, tiga ketua DPD II (tingkat kabupaten), dan lima sekretaris DPD II, diantara tiga ketua DPD II yang dicopot, salah satunya adalah Samad.
Sebelum musda, Samad berharap DPP Partai Golkar mengambil kebijakan yang tidak merugikan salah satu pihak terlebih dahulu, khususnya mengenai pencopotan sembilan orang.
"Saya berharap DPP Golkar mampu mengambil kebijakan yang fair dan adil terhadap penyelesaian itu. Masalahnya, mereka yang diberhentikan tidak mendukung incumbent atau ketua DPD sekarang," ujarnya.
Samad sendiri mengakui tidak mendukung Alien Mus untuk memimpin DPD I Golkar Malut kembali karena gagal membangun Partai Golkar di Malut, khususnya pada Pemilu 2019.
"Justru posisi politik Golkar di Malut itu terdegradasi. Misalnya, dari posisi ketua DPRD provinsi hilang menjadi wakil ketua. Selain itu, ada kurang lebih tujuh ketua DPRD tingkat kabupaten/kota, sekarang tinggal tiga ketua Itulah yang saya persoalkan di sini," tandasnya.
Samad memberikan dukungannya kepada Edi Langkara. Namun, dukungan itu terancam sia-sia karena posisinya sebagai Ketua DPD II Golkar Halmahera Barat telah digantikan orang lain atas keputusan Alien Mus sebagai calon Ketua DPD I Golkar Malut. Demikian pula dukungan dari sejumlah fungsionaris lain yang telah digantikan plt.
Dia berharap DPP Partai Golkar dapat mengembalikan posisi mereka sehingga musda dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan mekanisme partai.
"Jadi, biarkanlah Edi Langkara dan Alien Mus itu bersaing secara fair, tanpa harus ada yang dikorbankan atau diberhentikan," tegas Samad.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020