Puluhan petugas kesehatan di bagian rawat jalan RSU Chasan Boesoerie di Ternate, Maluku Utara (Malut), Rabu, menggelar aksi mogok kerja dengan menutup seluruh aktivitas pelayanan kepada masyarakat, karena Pemprov Malut tidak merealisasikan pembayaran tunjangan kinerja (tukin).
Perwakilan Petugas Kesehatan RSU Chasan Boesoerie Ternate, Ivan Husni menyatakan tukin seharusnya menjadi hak dari petugas kesehatan di RSU Chasan Boesoerie Ternate ternyata tidak direalisasi sesuai janji Gubernur dan Sekprov Malut.
"Janji yang disampaikan Gubernur dan Sekprov Malut, ternyata tidak direalisasi dan sejak setahun ini, sudah ada upaya untuk menindaklanjuti aspirasi para tenaga kesehatan untuk mendapatkan hak-hak berupa tunjangan kinerja, tetapi tuntutan itu tidak direspon, sehingga secara spontanitas seluruh petugas kesehatan mogok kerja," kata Ivan.
Dia menjelaskan, tukin sebenarnya telah dijanjikan akan dibayar pada Selasa (7/4) lalu, ternyata tidak terealisasi, sehingga kalau tidak ada kepastian, maka bentuk kekecewaan akan berimbas hingga ke petugas kesehatan yang bertugas di ruang perawatan pasien dan Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Selain itu, ada pernyataan Sekprov Malut kalau petugas kesehatan di RSU diberi dana intensif, ternyata itu tidak benar dan selama ini tidak pernah direalisasikan oleh Pemprov Malut.
Akibat dari aksi mogok petugas medis ini, sejumlah warga mengeluhkan karena tidak adanya pelayanan bagi pasien rawat jalan yang harusnya diterima oleh masyarakat.
Dia menyatakan, harusnya ASN di Pemprov Malut memiliki hak yang sama seperti pegawai lainnya yang tengah dirumahkan, karena sampai saat ini belum diberikan, padahal tugas mereka sangat berat dan berada di garda terdepan dalam memberi pelayanan bagi pasien yang saat ini diisolasi sebagai PDP COVID-19 di RSUD Chasan Boesoerie Ternate.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemprov Malut, Syamsuddin A Kadir ketika dikonfirmasi terkait aksi puluhan petugas medis ini mengakui, Pemprov Malut belum bisa menindaklanjuti aspirasi puluhan petugas medis di RSU Chasan Boesoerie, karena status RSUD sebagai badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan seluruh petugas kesehatan akan mendapatkan jasa medis melalui keuntungan yang diperoleh RSUD.
"Sehingga, RSU Chasan Boesoerie Ternate harus mengelola manajemen secara terukur, sehingga pendapatan yang diperolehnya itu bisa digunakan untuk pembayaran jasa medis," ujarnya.
Kendati puluhan aksi mogok kerja petugas yang ditempatkan di rawat jalan itu, namun petugas yang berada di ruang perawatan pasien dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) tetap berjalan menjalankan tugasnya melayani pasien yang dirawat.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
Perwakilan Petugas Kesehatan RSU Chasan Boesoerie Ternate, Ivan Husni menyatakan tukin seharusnya menjadi hak dari petugas kesehatan di RSU Chasan Boesoerie Ternate ternyata tidak direalisasi sesuai janji Gubernur dan Sekprov Malut.
"Janji yang disampaikan Gubernur dan Sekprov Malut, ternyata tidak direalisasi dan sejak setahun ini, sudah ada upaya untuk menindaklanjuti aspirasi para tenaga kesehatan untuk mendapatkan hak-hak berupa tunjangan kinerja, tetapi tuntutan itu tidak direspon, sehingga secara spontanitas seluruh petugas kesehatan mogok kerja," kata Ivan.
Dia menjelaskan, tukin sebenarnya telah dijanjikan akan dibayar pada Selasa (7/4) lalu, ternyata tidak terealisasi, sehingga kalau tidak ada kepastian, maka bentuk kekecewaan akan berimbas hingga ke petugas kesehatan yang bertugas di ruang perawatan pasien dan Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Selain itu, ada pernyataan Sekprov Malut kalau petugas kesehatan di RSU diberi dana intensif, ternyata itu tidak benar dan selama ini tidak pernah direalisasikan oleh Pemprov Malut.
Akibat dari aksi mogok petugas medis ini, sejumlah warga mengeluhkan karena tidak adanya pelayanan bagi pasien rawat jalan yang harusnya diterima oleh masyarakat.
Dia menyatakan, harusnya ASN di Pemprov Malut memiliki hak yang sama seperti pegawai lainnya yang tengah dirumahkan, karena sampai saat ini belum diberikan, padahal tugas mereka sangat berat dan berada di garda terdepan dalam memberi pelayanan bagi pasien yang saat ini diisolasi sebagai PDP COVID-19 di RSUD Chasan Boesoerie Ternate.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemprov Malut, Syamsuddin A Kadir ketika dikonfirmasi terkait aksi puluhan petugas medis ini mengakui, Pemprov Malut belum bisa menindaklanjuti aspirasi puluhan petugas medis di RSU Chasan Boesoerie, karena status RSUD sebagai badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan seluruh petugas kesehatan akan mendapatkan jasa medis melalui keuntungan yang diperoleh RSUD.
"Sehingga, RSU Chasan Boesoerie Ternate harus mengelola manajemen secara terukur, sehingga pendapatan yang diperolehnya itu bisa digunakan untuk pembayaran jasa medis," ujarnya.
Kendati puluhan aksi mogok kerja petugas yang ditempatkan di rawat jalan itu, namun petugas yang berada di ruang perawatan pasien dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) tetap berjalan menjalankan tugasnya melayani pasien yang dirawat.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020