Wakil Ketua DPRD Maluku dari F-PKS, Abdul Asis Sangkala meminta tranparansi berbagai pihak terkait yang menangani data penduduk yang secara langsung terdampak pandemi COVID-19.
"Data warga terdampak pandemi ini harus jelas mulai dari tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) hingga berjenjang ke atas," katanya di Ambon, Selasa.
Menurut dia, data warga terdampak pandemi COVID-19 dinilainya masih tidak beraturan sehingga ada warga yang seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah itu tidak terealisasi.
Malahan untuk masyarakat yang merupakan karyawan swasta dan tergolong mampu justru ada di antara mereka yang mendapatkan bantuan pemerintah.
Sejak wabah corona melanda wilayah Indonesia termasuk Maluku, hingga akhir April 2020 ini cukup banyak karyawan swasta yang bergerak di sektor perhotelan dan penginapan misalnya terpaksa dirumahkan.
Bila perangkat RT/RW merasa data yang diberikan benar namun tiba-tiba ada nama-nama yang disampaikan justru mengalami perubahan di tingkat kelurahan maka perlu ditelusuri.
"Saya meminta semua pihak sebaiknya lebih bersikap transparan saja, kalau memang ditemukan kasus seperti itu maka pihak RT/RW bisa membuat pengaduan dan tidak perlu merasa takut dengan Lurah," tegasnya.
Sebab di atas Lurah, masih ada jabatan yang lebih tinggi seperti Camat sehingga harus dipertanyakan, kenapa ada nama-nama warga dalam daftar yang dicoret.
Dia juga meminta pemkab dan pemkot agar tidak menutup mata dan menganggap semuanya tuntas, tetapi faktanya masih ditemukan kasus-kasus seperti ini sebab ada banyak warga terdampak pandemi COVID-19 yang mengeluhkan ketidakadilan seperti ini.
"Saran saya, sebaiknya dibuat semacam tim verifikasi oleh pemerintah daerah agar melakukan pendataan ulang setiap orang yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah," tandas Abdul.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Data warga terdampak pandemi ini harus jelas mulai dari tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) hingga berjenjang ke atas," katanya di Ambon, Selasa.
Menurut dia, data warga terdampak pandemi COVID-19 dinilainya masih tidak beraturan sehingga ada warga yang seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah itu tidak terealisasi.
Malahan untuk masyarakat yang merupakan karyawan swasta dan tergolong mampu justru ada di antara mereka yang mendapatkan bantuan pemerintah.
Sejak wabah corona melanda wilayah Indonesia termasuk Maluku, hingga akhir April 2020 ini cukup banyak karyawan swasta yang bergerak di sektor perhotelan dan penginapan misalnya terpaksa dirumahkan.
Bila perangkat RT/RW merasa data yang diberikan benar namun tiba-tiba ada nama-nama yang disampaikan justru mengalami perubahan di tingkat kelurahan maka perlu ditelusuri.
"Saya meminta semua pihak sebaiknya lebih bersikap transparan saja, kalau memang ditemukan kasus seperti itu maka pihak RT/RW bisa membuat pengaduan dan tidak perlu merasa takut dengan Lurah," tegasnya.
Sebab di atas Lurah, masih ada jabatan yang lebih tinggi seperti Camat sehingga harus dipertanyakan, kenapa ada nama-nama warga dalam daftar yang dicoret.
Dia juga meminta pemkab dan pemkot agar tidak menutup mata dan menganggap semuanya tuntas, tetapi faktanya masih ditemukan kasus-kasus seperti ini sebab ada banyak warga terdampak pandemi COVID-19 yang mengeluhkan ketidakadilan seperti ini.
"Saran saya, sebaiknya dibuat semacam tim verifikasi oleh pemerintah daerah agar melakukan pendataan ulang setiap orang yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah," tandas Abdul.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020