DPD PDI Perjuangan Maluku menyatakan keprihatinannya atas aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan OKP tertentu di rumah kediaman pribadi Gubernur Maluku, Murad Ismail, di kawasan Wailela, Kota Ambon pada 19 Juni 2020.
"Awalnya mereka sudah melakukan aksi serupa di kantor Gubernur Maluku dan diterima Sekda setempat, Kasrul Selang sehingga tindakan ini sangat tidak menghargai dan mengabaikan hak asasi orang lain," kata Wakil Ketua DPD PDIP Maluku Bidang Komunikasi Politik, Thobyhend Sahureka di Ambon, Senin.
Menurut dia, cara seperti ini sebenarnya sangat tidak mencerminkan tanggung jawab untuk membangun suasana demokrasi dan rasa keadilan di masyarakat.
Harusnya para mahasiswa sebagai intelektual muda memiliki tanggungjawab untuk menciptakan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai, serta menghargai hak hukum orang lain untuk hidup secara aman dan damai.
Untuk itu seluruh gerakan bagi terjadinya perubahan yang diharapkan, harus dilakukan secara bertanggung jawab dalam norma dan budaya masyarakat yang dijunjung tinggi sebagai kaidah hukum.
"Memang benar, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya di depan umum. Namun setiap orang juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan menghargai hak orang lain," tandasnya.
Perwujudan kehendak secara bebas dari setiap warga negara dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan, atau apa pun bentuknya, bagi PDI Perjuangan harus tetap dipelihara dan dilaksanakan menurut Undang-Undang.
Tujuannya agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan, baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan dan/atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan, dan arah dari proses keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan, serta mencegah disintegrasi sosial dalam kehidupan masyarakat.
"Sebagai parpol yang turut meletakan arah dan tujuan perjalanan bangsa ini, PDI Perjuangan sudah terbiasa menghadapi tekanan massa. Kami sudah terbiasa ditekan tanpa harus membalas, bahkan pasang surut tekanan politik tersebut telah membuat partai semakin matang dan terus berkomitmen untuk tetap berjuang bagi kesejahteraan rakyat," kata Thobyhend.
Karena itu, bila hari ini ada tekanan lagi dari kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan OKP tertentu terhadap Gubernur Maluku yang notabene adalah Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku, maka pihaknya mengajak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat secara santun.
"PDI Perjuangan mengajak mahasiswa agar berhenti menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang cenderung memperlihatkan kebencian, dan junjunglah kebiasaan budaya kita dalam musyawarah dan mufakat," tegasnya.
Karena cara dengan begitu maka secara bersama-sama bergotong royong untuk memperjuangkan apa yang menjadi kehendak rakyat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Maluku.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Awalnya mereka sudah melakukan aksi serupa di kantor Gubernur Maluku dan diterima Sekda setempat, Kasrul Selang sehingga tindakan ini sangat tidak menghargai dan mengabaikan hak asasi orang lain," kata Wakil Ketua DPD PDIP Maluku Bidang Komunikasi Politik, Thobyhend Sahureka di Ambon, Senin.
Menurut dia, cara seperti ini sebenarnya sangat tidak mencerminkan tanggung jawab untuk membangun suasana demokrasi dan rasa keadilan di masyarakat.
Harusnya para mahasiswa sebagai intelektual muda memiliki tanggungjawab untuk menciptakan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai, serta menghargai hak hukum orang lain untuk hidup secara aman dan damai.
Untuk itu seluruh gerakan bagi terjadinya perubahan yang diharapkan, harus dilakukan secara bertanggung jawab dalam norma dan budaya masyarakat yang dijunjung tinggi sebagai kaidah hukum.
"Memang benar, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya di depan umum. Namun setiap orang juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan menghargai hak orang lain," tandasnya.
Perwujudan kehendak secara bebas dari setiap warga negara dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan, atau apa pun bentuknya, bagi PDI Perjuangan harus tetap dipelihara dan dilaksanakan menurut Undang-Undang.
Tujuannya agar seluruh tatanan sosial dan kelembagaan, baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan dan/atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan, dan arah dari proses keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan, serta mencegah disintegrasi sosial dalam kehidupan masyarakat.
"Sebagai parpol yang turut meletakan arah dan tujuan perjalanan bangsa ini, PDI Perjuangan sudah terbiasa menghadapi tekanan massa. Kami sudah terbiasa ditekan tanpa harus membalas, bahkan pasang surut tekanan politik tersebut telah membuat partai semakin matang dan terus berkomitmen untuk tetap berjuang bagi kesejahteraan rakyat," kata Thobyhend.
Karena itu, bila hari ini ada tekanan lagi dari kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan OKP tertentu terhadap Gubernur Maluku yang notabene adalah Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku, maka pihaknya mengajak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat secara santun.
"PDI Perjuangan mengajak mahasiswa agar berhenti menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang cenderung memperlihatkan kebencian, dan junjunglah kebiasaan budaya kita dalam musyawarah dan mufakat," tegasnya.
Karena cara dengan begitu maka secara bersama-sama bergotong royong untuk memperjuangkan apa yang menjadi kehendak rakyat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Maluku.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020