Gubernur Maluku Utara (Malut ) Abdul Gani Kasuba, menekankan pentingnya upaya untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga melalui pencanangan gerakan menanam tanaman pangan di pekarangan, lingkungan sekitar dan berbagai lokasi khusus.
"Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kecukupan pangan, maka Pemprov Malut memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mengonsumsi buah lokal maupun produksi lokal lainnya," katanya di Ternate, Jumat.
Dia menyagakan, inflasi tahunan Malut pada Mei 2020 tercatat sebesar 2,01 persen. Posisi ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 2,19 persen dan fluktuasi harga barang kebutuhan pokok di Malut sebagai konsekuensi dari tingginya ketergantungan pemasokan bahan makanan dan bahan pokok yang 90 persen dipasok dari luar provinsi, terutama Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.
Sedangkan, permintaan meningkat sejalan pertambahan jumlah penduduk dan pengembangan kawasan industri baru di Malut. Untuk itu, Pemprov Malut mendukung dilakukan KAD untuk saling bertukar informasi dalam menjaga kestabilan harga.
Sebelumnnya, Gubernur Malut saat hadir dalam Rakorwil TPID Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) menyepakati perlunya mengimplementasi KAD dan pemanfaatan teknologi dengan memperhatikan beberapa poin mendasar. :
Karena itu, perlu adanya ketersediaan data persebaran pemasokan kebutuhan bahan pokok antarwilayah dan antarwaktu untuk menyusun neraca pangan daerah, ketersediaan infrastruktur dan konektivitas untuk menunjang perdagangan antardaerah, pemanfaatan teknologi digital dalam bidang pertanian dan perikanan dalam upaya peningkatan produktivitas, serta inisiasi pembentukan dan penguatan BUMD sebagai aggregator dan katalisator dalam pelaksanaan KAD.
Olehnya itu, untuk mendukung implementasi strategi tersebut diperlukan pembentukan kelompok kerja , akselerasi KAD dan pemanfaatan teknologi pertanian di tingkat provinsi wilayah Sulampua.
Sebelumnya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se- Sulampua menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) untuk memperkuat koordinasi antardaerah dan lembaga anggota TPID.
Kegiatan dilaksanakan itu dengan mengusung tema Sinergi Meningkatkan Ketersediaan Pangan melalui Digitalisaisi Pertanian.
Rakorwil virtual dihadiri oleh sepuluh Kepala Daerah Provinsi Wilayah Sulampua, yaitu Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Sulawesi Tenggara, Wakil Gubernur Gorontalo, Wakil Gubernur Papua, Wakil Gubernur Papua Barat, Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Sekretaris Daerah Maluku, Sekretaris Daerah Sulawesi Utara, dan Asisten Bagian Ekonomi Sulawesi Tengah.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kecukupan pangan, maka Pemprov Malut memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mengonsumsi buah lokal maupun produksi lokal lainnya," katanya di Ternate, Jumat.
Dia menyagakan, inflasi tahunan Malut pada Mei 2020 tercatat sebesar 2,01 persen. Posisi ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 2,19 persen dan fluktuasi harga barang kebutuhan pokok di Malut sebagai konsekuensi dari tingginya ketergantungan pemasokan bahan makanan dan bahan pokok yang 90 persen dipasok dari luar provinsi, terutama Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.
Sedangkan, permintaan meningkat sejalan pertambahan jumlah penduduk dan pengembangan kawasan industri baru di Malut. Untuk itu, Pemprov Malut mendukung dilakukan KAD untuk saling bertukar informasi dalam menjaga kestabilan harga.
Sebelumnnya, Gubernur Malut saat hadir dalam Rakorwil TPID Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) menyepakati perlunya mengimplementasi KAD dan pemanfaatan teknologi dengan memperhatikan beberapa poin mendasar. :
Karena itu, perlu adanya ketersediaan data persebaran pemasokan kebutuhan bahan pokok antarwilayah dan antarwaktu untuk menyusun neraca pangan daerah, ketersediaan infrastruktur dan konektivitas untuk menunjang perdagangan antardaerah, pemanfaatan teknologi digital dalam bidang pertanian dan perikanan dalam upaya peningkatan produktivitas, serta inisiasi pembentukan dan penguatan BUMD sebagai aggregator dan katalisator dalam pelaksanaan KAD.
Olehnya itu, untuk mendukung implementasi strategi tersebut diperlukan pembentukan kelompok kerja , akselerasi KAD dan pemanfaatan teknologi pertanian di tingkat provinsi wilayah Sulampua.
Sebelumnya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se- Sulampua menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) untuk memperkuat koordinasi antardaerah dan lembaga anggota TPID.
Kegiatan dilaksanakan itu dengan mengusung tema Sinergi Meningkatkan Ketersediaan Pangan melalui Digitalisaisi Pertanian.
Rakorwil virtual dihadiri oleh sepuluh Kepala Daerah Provinsi Wilayah Sulampua, yaitu Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Sulawesi Tenggara, Wakil Gubernur Gorontalo, Wakil Gubernur Papua, Wakil Gubernur Papua Barat, Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Sekretaris Daerah Maluku, Sekretaris Daerah Sulawesi Utara, dan Asisten Bagian Ekonomi Sulawesi Tengah.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020