Kantor Wilayah Kementerian Agama Maluku diminta menyiapkan usulan dalam bentuk sebuah proposal yang memuat berbagai persoalan pendidikan di tingkat SMA/SMK sederajat khususnya Madrasah Aliyah(MA).

"Mulai dari masalah guru kontrak hingga kebutuhan sarana dan prasana harus disiapkan dalam bentuk proposal agar nantinya difasilitasi oleh komisi IV untuk rapat kerja bersama dengan Disdikbud," kata ketua komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary di Ambon, Jumat.

Permintaan Samson disampaikan saat memimpin rapat kerja komisi dengan Kepala Kanwil Kemenag Maluku, Djamaludin Bugis.

Menurut dia, rapat koordinasi antara komisi IV dengan Kanwil Kemenag dan Dinas Dikbud Maluku ini adalah untuk mencari format model kerja sama bagi pengembangan  kualitas pendidikan di tingkat MA.

"Usulan dalam bentuk proposal tentang berbagai masalah pendidikan yang ada di MA, terutama masalah sarana dan prasarana serta tenaga guru ini bisa menjadi agenda politik komisi untuk mendorong Kementerian Agama RI melakukan intervensi terkait pengembangan mutu dan kualitas pendidikan di tingkat MA," ujarnya.

Samson juga menyoroti masalah embarkasai antara di Kota Ambon yang sebagian besar fisiknya sudah siap tetapi ada hal penting, yakni kesiapan infrastruktur jalan masuk sekitar 200 meter ke lokasi tersebut.

"Harus dikoordinasikan dengan Komisi III DPRD Maluku juga untuk menyampaikan secara bersama mengundang Dinas PUPR maupun  Bappeda Provinsi Maluku agar membahasnya mendahului pembahasan anggaran perubahan tahun 2020," katanya.

Tujuannya untuk mengantisipasi jangan sampai ada agenda pengresmian dalam waktu yang secepatnya sebelum penetapan anggaran perubahan provinsi.

Sekarang tinggal menunggu pembentukan UPTD sebagai syarat untuk nantinya Kemendagri bisa meresmikan Ambon sebagai embarkasi antara calon jamaah haji.

 

Pewarta: Daniel Leonard

Editor : Lexy Sariwating


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020