Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku, Yacob Aloupatty Demi mengungkapkan anggaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang disediakan pemerintah senilai Rp28 miliar.
"Anggaran ini telah ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dan pencairannya secara bertahap untuk mendukung pelaksanaan tahapan pilkada serentak, termasuk penanganan COVID-19 yang didukung pemerintah kabupaten," kata Yakob di Tiakur, Kamis.
Penjelasan Yakob disampaikan saat menerima kunjungan kerja Kapolda Maluku Irjen Pol Baharudin Djafar didampingi Dirkrimum Kombes Pol Sih Harno dan Kapolres Maluku Barat Daya AKBP Budi Adhy Buono yang melakukan pertemuan dengan KPU dan Bawaslu.
Dirinya juga menjelaskan struktur kelembagaan KPU MBD lengkap dengan anggota KPU serta bangunan yang sedang dikontrak untuk kelangsungan kinerja lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
Dalam tahapan pilkada, dia menjelaskan jika KPU Maluku Barat Daya juga mendapat dukungan yang sangat luar biasa dari tokoh agama, pemuda dan tokoh masyarakat.
"Kami sangat berterima kasih kepada Pak Kapolres untuk mengambil kebijakan dalam pengamanan situasi, dan kami menyampaikan bahwa dengan kehadiran Kapolres yang baru punya warna tersendiri bagi kami di kabupaten Maluku Barat Daya," ujarnya.
Ketua Bawaslu Maluku Barat Daya Jefry Pilipus Yonas mengatakan, terkait pelaksanaan Undang-Undang no 10 tahun 2015 tentang Gakumdu, Bawaslu setempat telah membentuk tim Gakumdu dengan anggota dalam kesiapan tahapan pilkada.
"Kami menjelaskan tentang hasil tahapan pilkada yang sedang berjalan dan sampai saat ini kami belum menemui kesalahan atau ganjalan dalam tahapan pemilu," ucap Jefry.
Sementara Kapolda Maluku Irjen Pol Drs Baharudin Djafar mengatakan banyak komitmen yang diambil oleh rekan-rekan dalam tahapan pemilu di kabupaten Maluku Barat Daya ini, mengingat ada ganjalan yang terjadi di masa lalu.
"Dalam hal ini saya menjelaskan untuk kebijakan dalam kinerja seperti ini yang harus diluruskan terlebih dahulu adalah hati kita, karena kalau hati sudah lurus maka dengan setia kita bisa mengerjakan semua pekerjaan dengan baik dan netral," ujar Kapolda.
Kapolda juga memutar video tentang pengakuan salah satu kandidat yang kalah dan mengaku pengamanan dalam situasi pilkada waktu itu berjalan aman dan netral.
"Tujuan dari video itu untuk memberikan gambaran dan motivasi yang positif bagi pihak KPU dan Bawaslu di kabupaten MBD ini demi kelancaran pesta demokrasi ke depan nanti yang lebih baik," tandas kapolda.
Selain itu, Kapolda juga menekankan tentang harus adanya pertemuan khusus untuk membahas keuangan berupa keluar masuk anggaran dalam keperluan untuk pentahapan peserta demokrasi.
"Untuk maslah COVID-19 kita harus melihat bahwa calon kandidat yang akan mengikuti pemilihan ini harus punya program khusus untuk penanganan COVID-19 bagi masyarakat," tambah Kapolda.
Untuk urusan logistik, Kapolda Maluku menegaskan tentang distribusi logistik dalam keperluan pemilu nanti harus diutamakan, mengingat situasi dan kondisi serta geografis di wilayah itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Anggaran ini telah ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dan pencairannya secara bertahap untuk mendukung pelaksanaan tahapan pilkada serentak, termasuk penanganan COVID-19 yang didukung pemerintah kabupaten," kata Yakob di Tiakur, Kamis.
Penjelasan Yakob disampaikan saat menerima kunjungan kerja Kapolda Maluku Irjen Pol Baharudin Djafar didampingi Dirkrimum Kombes Pol Sih Harno dan Kapolres Maluku Barat Daya AKBP Budi Adhy Buono yang melakukan pertemuan dengan KPU dan Bawaslu.
Dirinya juga menjelaskan struktur kelembagaan KPU MBD lengkap dengan anggota KPU serta bangunan yang sedang dikontrak untuk kelangsungan kinerja lembaga penyelenggara pemilu tersebut.
Dalam tahapan pilkada, dia menjelaskan jika KPU Maluku Barat Daya juga mendapat dukungan yang sangat luar biasa dari tokoh agama, pemuda dan tokoh masyarakat.
"Kami sangat berterima kasih kepada Pak Kapolres untuk mengambil kebijakan dalam pengamanan situasi, dan kami menyampaikan bahwa dengan kehadiran Kapolres yang baru punya warna tersendiri bagi kami di kabupaten Maluku Barat Daya," ujarnya.
Ketua Bawaslu Maluku Barat Daya Jefry Pilipus Yonas mengatakan, terkait pelaksanaan Undang-Undang no 10 tahun 2015 tentang Gakumdu, Bawaslu setempat telah membentuk tim Gakumdu dengan anggota dalam kesiapan tahapan pilkada.
"Kami menjelaskan tentang hasil tahapan pilkada yang sedang berjalan dan sampai saat ini kami belum menemui kesalahan atau ganjalan dalam tahapan pemilu," ucap Jefry.
Sementara Kapolda Maluku Irjen Pol Drs Baharudin Djafar mengatakan banyak komitmen yang diambil oleh rekan-rekan dalam tahapan pemilu di kabupaten Maluku Barat Daya ini, mengingat ada ganjalan yang terjadi di masa lalu.
"Dalam hal ini saya menjelaskan untuk kebijakan dalam kinerja seperti ini yang harus diluruskan terlebih dahulu adalah hati kita, karena kalau hati sudah lurus maka dengan setia kita bisa mengerjakan semua pekerjaan dengan baik dan netral," ujar Kapolda.
Kapolda juga memutar video tentang pengakuan salah satu kandidat yang kalah dan mengaku pengamanan dalam situasi pilkada waktu itu berjalan aman dan netral.
"Tujuan dari video itu untuk memberikan gambaran dan motivasi yang positif bagi pihak KPU dan Bawaslu di kabupaten MBD ini demi kelancaran pesta demokrasi ke depan nanti yang lebih baik," tandas kapolda.
Selain itu, Kapolda juga menekankan tentang harus adanya pertemuan khusus untuk membahas keuangan berupa keluar masuk anggaran dalam keperluan untuk pentahapan peserta demokrasi.
"Untuk maslah COVID-19 kita harus melihat bahwa calon kandidat yang akan mengikuti pemilihan ini harus punya program khusus untuk penanganan COVID-19 bagi masyarakat," tambah Kapolda.
Untuk urusan logistik, Kapolda Maluku menegaskan tentang distribusi logistik dalam keperluan pemilu nanti harus diutamakan, mengingat situasi dan kondisi serta geografis di wilayah itu.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020