Bupati Maluku Tenggara M Thaher Hanubun menyatakan, kehadiran Pemerintah Pusat melalui Wakil Menteri PUPR, Anggota Komisi V DPR RI, Bappenas, dan Deputi BNPP merupakan indikator upaya merealisasikan pembangunan di kabupaten ini.
"Kedatangan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) John Wempi Wetipo dan Anggota Komisi V DPR RI Komarudin Watubun beberapa waktu lalu di daerah ini adalah untuk melihat secara langsung dan membahas rencana pembangunan Malra yang tertuang dalam RPJMD," kata Thaher di Langgur, Sabtu.
Ia mengungkapkan, kunjungan ke Malra juga dilakukan oleh Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kawasan Direktorat Daerah Tertinggal Transmigrasi dan Pedesaan, Doddy Chandra pada pekan lalu, dan Deputi Bidang Pengelolaan Perbatasan BNPP Ir. H Boytenjuri, CES bersama rombongan sejak Kamis (10/9) hingga hari ini.
"Hadirnya Wamen PUPR, Anggota Komisi V DPR, Deputi Bidang Pengelolaan Perbatasan BNPP, dan Tenaga Ahli Perencanaan PPN/Bapenas, semua dalam rangka usaha untuk menuju Malra sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malra," tandas Thaher.
Hal yang paling utama, kata bupati, adalah upaya realisasi rencana pembangunan yang tertuang dalam Kepres 18 tahun 2020 tentang RPJMN yang ditandatangani oleh Presiden.
Menurut Thaher, upaya pembangunan Malra yang ada pada RPJMD maupun RPJMN sudah ada, namun pemerintah daerah tidak bisa duduk dan hanya menunggu, tetapi harus berusaha "jemput bola" dan memberikan masukan, sekaligus meyakinkan Pemerintah Pusat.
Bupati mengapresiasi kunjungan para pejabat Pusat tersebut sebagai hal luar biasa, karena mereka tetap melaksanakan tugas sekalipun dalam masa pandemi COVID- 19.
Bupati menambahkan, dalam RPJMN 2020 banyak hal yang akan dilakukan di Malra, bukan hanya jalan lingkar, tetapi juga dermaga, bandara, pengelolaan SDA, dan lainnya.
"Kita sambut baik kehadiran mereka dan kita menyajikan fakta bagi mereka, melihat dan merasakan sendiri apa yang dirasakan masyarakat Malra, sehingga pada akhirnya dapat menyatukan persepsi, perencanaan, mendorong dan merealisasikan pembangunan," katanya.
"Tidak harus selalu di belakang meja, kita harus kejar terus sekalipun sudah di rencanakan, saya mau mereka datang melihat dan berpikir untuk sama-sama menampilkan fakta pembangunan di daerah ini," katanya lagi.
Thaher menambahkan rencana pembangunan Malra telah diusulkan dan dipresentasikan ke Pempus dalam setiap kesempatan, namun ada yang belum yakin tentang apa yang dibutuhkan daerah ini. Karena itu kunjungan pejabat Pusat akan dapat memberi keyakinan kepada Presiden.
Bupati juga mengajak seluruh warga masyarakat di Malra untuk mendukung pembangunan secara bahu membahu dan bergotong royong.
"Marilah saling bantu dalam merealisasikan pembangunan bagi daerah ini, jangan mencari celah-celah untuk mencela, jika ada masalah, bersama bantu untuk selesaikan, jika ada pikiran-pikiran-pikiran positif mari gabung, dengan satu catatan bahwa kepentingan yang kita perjuangkan adalah kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Kedatangan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) John Wempi Wetipo dan Anggota Komisi V DPR RI Komarudin Watubun beberapa waktu lalu di daerah ini adalah untuk melihat secara langsung dan membahas rencana pembangunan Malra yang tertuang dalam RPJMD," kata Thaher di Langgur, Sabtu.
Ia mengungkapkan, kunjungan ke Malra juga dilakukan oleh Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kawasan Direktorat Daerah Tertinggal Transmigrasi dan Pedesaan, Doddy Chandra pada pekan lalu, dan Deputi Bidang Pengelolaan Perbatasan BNPP Ir. H Boytenjuri, CES bersama rombongan sejak Kamis (10/9) hingga hari ini.
"Hadirnya Wamen PUPR, Anggota Komisi V DPR, Deputi Bidang Pengelolaan Perbatasan BNPP, dan Tenaga Ahli Perencanaan PPN/Bapenas, semua dalam rangka usaha untuk menuju Malra sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malra," tandas Thaher.
Hal yang paling utama, kata bupati, adalah upaya realisasi rencana pembangunan yang tertuang dalam Kepres 18 tahun 2020 tentang RPJMN yang ditandatangani oleh Presiden.
Menurut Thaher, upaya pembangunan Malra yang ada pada RPJMD maupun RPJMN sudah ada, namun pemerintah daerah tidak bisa duduk dan hanya menunggu, tetapi harus berusaha "jemput bola" dan memberikan masukan, sekaligus meyakinkan Pemerintah Pusat.
Bupati mengapresiasi kunjungan para pejabat Pusat tersebut sebagai hal luar biasa, karena mereka tetap melaksanakan tugas sekalipun dalam masa pandemi COVID- 19.
Bupati menambahkan, dalam RPJMN 2020 banyak hal yang akan dilakukan di Malra, bukan hanya jalan lingkar, tetapi juga dermaga, bandara, pengelolaan SDA, dan lainnya.
"Kita sambut baik kehadiran mereka dan kita menyajikan fakta bagi mereka, melihat dan merasakan sendiri apa yang dirasakan masyarakat Malra, sehingga pada akhirnya dapat menyatukan persepsi, perencanaan, mendorong dan merealisasikan pembangunan," katanya.
"Tidak harus selalu di belakang meja, kita harus kejar terus sekalipun sudah di rencanakan, saya mau mereka datang melihat dan berpikir untuk sama-sama menampilkan fakta pembangunan di daerah ini," katanya lagi.
Thaher menambahkan rencana pembangunan Malra telah diusulkan dan dipresentasikan ke Pempus dalam setiap kesempatan, namun ada yang belum yakin tentang apa yang dibutuhkan daerah ini. Karena itu kunjungan pejabat Pusat akan dapat memberi keyakinan kepada Presiden.
Bupati juga mengajak seluruh warga masyarakat di Malra untuk mendukung pembangunan secara bahu membahu dan bergotong royong.
"Marilah saling bantu dalam merealisasikan pembangunan bagi daerah ini, jangan mencari celah-celah untuk mencela, jika ada masalah, bersama bantu untuk selesaikan, jika ada pikiran-pikiran-pikiran positif mari gabung, dengan satu catatan bahwa kepentingan yang kita perjuangkan adalah kepentingan masyarakat bukan kepentingan pribadi," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020