Komisi II DPRD Maluku menyarankan dilibatkannya kembali berbagai institusi terkait yang melakukan pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) khususnya minyak tanah guna menghindari terjadinya kelangkaan.
"Polri, Kejaksaan, bersama DPRD dan pemerintah daerah termasuk dalam institusi ini harus proaktif melakukan pengawasan secara terpadu," kata ketua komisi II DPRD Maluku, Saodah Tethol di Ambon, Kamis.
Selain itu, DPRD juga akan melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan ketersediaan BBM jenis minyak tanah ini apakah benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan harganya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET ) atau tidak.
Menurut dia, agenda peninjauan ke lapangan ini belum bisa ditentukan kapan waktu realisasinya karena komisi II masih melakukan rapat kerja lanjutan dengan PT. Pertamina serta para distributor dari berbagai daerah di Maluku.
Wakil ketua komisi II, Temy Oersipuny mengatakan, ketika institusi terkait masih melakukan pengawasan distribusi BBM beberapa tahun sebelumnya, jarang terdengar terjadi kelangkaan BBM di pasaran.
Sehingga lembaga-lembaga ini perlu difungsikan lagi untuk mencegah munculnya kelangkaan BBM yang bisa terjadi antara satu sampai dua kali dalam satu tahun.
Sementara anggota komisi II, Azis Hentihu mengatakan, pengerjaan proyek pengaspalan jalan juga membutuhkan minyak tanah maka dikhawatirkan BBM yang disubsidi pemerintah untuk rakyat ini jangan sampai dijual kepada pihak lain dengan harga industri.
"Pada 2021 ada pembangunan jalan pada sejumlah tempat di Maluku, jadi patut diduga ada upaya spekulasi seperti itu," tandasnya.
Kalau menyangkut isu konversi minyak tanah ke elpiji dan adanya panic buying, menurut Azis, tidak terpengaruh sampai di level paling bawah dan kalau pun ada efeknya tidak terlalu besar.
Kemudian tidak ada bencana alam di Maluku sampai suatu daerah terisolasi atau lintasan jalan dan jalur distribusi terputus lalu suplai BBM terhambat sampai menimbulkan kelangkaan.
"Jadi bagi saya, kelangkaan minyak tanah ini tidak muncul apa adanya tetapi terjadi secara masif dan ada masalah dalam sistem lintasan distribusi," tegas Azis.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Polri, Kejaksaan, bersama DPRD dan pemerintah daerah termasuk dalam institusi ini harus proaktif melakukan pengawasan secara terpadu," kata ketua komisi II DPRD Maluku, Saodah Tethol di Ambon, Kamis.
Selain itu, DPRD juga akan melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan ketersediaan BBM jenis minyak tanah ini apakah benar-benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan harganya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET ) atau tidak.
Menurut dia, agenda peninjauan ke lapangan ini belum bisa ditentukan kapan waktu realisasinya karena komisi II masih melakukan rapat kerja lanjutan dengan PT. Pertamina serta para distributor dari berbagai daerah di Maluku.
Wakil ketua komisi II, Temy Oersipuny mengatakan, ketika institusi terkait masih melakukan pengawasan distribusi BBM beberapa tahun sebelumnya, jarang terdengar terjadi kelangkaan BBM di pasaran.
Sehingga lembaga-lembaga ini perlu difungsikan lagi untuk mencegah munculnya kelangkaan BBM yang bisa terjadi antara satu sampai dua kali dalam satu tahun.
Sementara anggota komisi II, Azis Hentihu mengatakan, pengerjaan proyek pengaspalan jalan juga membutuhkan minyak tanah maka dikhawatirkan BBM yang disubsidi pemerintah untuk rakyat ini jangan sampai dijual kepada pihak lain dengan harga industri.
"Pada 2021 ada pembangunan jalan pada sejumlah tempat di Maluku, jadi patut diduga ada upaya spekulasi seperti itu," tandasnya.
Kalau menyangkut isu konversi minyak tanah ke elpiji dan adanya panic buying, menurut Azis, tidak terpengaruh sampai di level paling bawah dan kalau pun ada efeknya tidak terlalu besar.
Kemudian tidak ada bencana alam di Maluku sampai suatu daerah terisolasi atau lintasan jalan dan jalur distribusi terputus lalu suplai BBM terhambat sampai menimbulkan kelangkaan.
"Jadi bagi saya, kelangkaan minyak tanah ini tidak muncul apa adanya tetapi terjadi secara masif dan ada masalah dalam sistem lintasan distribusi," tegas Azis.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021