Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku mencatat inflasi di provinsi itu pada Januari 2021 rendah.
"indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada Januari 2021 tercatat sebesar 0,02 persen (month to month/mtm), meningkat dibanding dengan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,08 persen (mtm)," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku , Noviarsano Manullang di Ambon, Rabu.
Perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau dan kelompok pakaian dan alas kaki, sementara kelompok transportasi masih tercatat mengalami deflasi.
Secara tahunan, pada Januari 2021 IHK Provinsi Maluku tercatat mengalami deflasi sebesar 0,41 persen (year on year/yoy) berada di bawah inflasi Nasional yang tercatat mengalami inflasi sebesar 1,55 persen (yoy) serta di bawah target pencapaian inflasi tahun 2021 yang ditetapkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 3 persen±1 persen (yoy).
Kenaikan tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang disebabkan oleh naiknya harga komoditas cabai rawit, cabai merah, kangkung, dan ikan cakalang. Kenaikan harga cabai disebabkan karena kelangkaan pasokan dan kenaikan harga cabai dari daerah sentra di Pulau Jawa, sehingga Provinsi Maluku yang merupakan daerah mengimpor cabai dari Pulau Jawa juga ikut terkena dampak dari kenaikan harga cabai ini.
Selain itu, kenaikan harga pada komoditas kangkung dan ikan cakalang sejalan dengan cuaca buruk yang terjadi di Provinsi Maluku, yang mengakibatkan pasokan untuk komoditas tersebut menjadi terbatas.
Noviarsano mengatakan, tekanan inflasi yang lebih tinggi pada Januari 2021 di Provinsi Maluku tertahan oleh deflasi kelompok transportasi yaitu pada angkutan udara. Hal ini sejalan dengan menurunnya permintaan masyarakat terhadap jasa angkutan udara seiring dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diterapkan Pemerintah Pusat di wilayah Jawa - Bali dan kebijakan tes swab antigen untuk keluar masuk wilayah Provinsi Maluku.
Berdasarkan Survei Pemantauan Harga yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, harga tiket angkutan udara semakin mengalami penurunan hingga Rp70.000,00 untuk rute penerbangan Ambon-Makassar dan penurunan hingga Rp200.000,00 untuk rute penerbangan Ambon-Jakarta.
Menurutnya, pada awal tahun 2021, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku fokus pada aktivitas monitoring klaster hortikultura guna mengetahui kondisi aktual di lapangan yang akan disertai dengan program pelatihan dan pengembangan UMKM.
Selain itu, BI Maluku senantiasa melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis guna memastikan ketersediaan stok bahan pangan dan bahan kebutuhan pokok di wilayah Maluku.
"Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten, guna mengendalikan inflasi 2021 sesuai dengan kisaran targetnya TPID Provinsi Maluku sebesar 3,0 persen ± 1 persen," ujarnya.
Adapun pengendalian inflasi di Maluku dilakukan melalui strategi kebijakan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada Januari 2021 tercatat sebesar 0,02 persen (month to month/mtm), meningkat dibanding dengan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,08 persen (mtm)," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku , Noviarsano Manullang di Ambon, Rabu.
Perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau dan kelompok pakaian dan alas kaki, sementara kelompok transportasi masih tercatat mengalami deflasi.
Secara tahunan, pada Januari 2021 IHK Provinsi Maluku tercatat mengalami deflasi sebesar 0,41 persen (year on year/yoy) berada di bawah inflasi Nasional yang tercatat mengalami inflasi sebesar 1,55 persen (yoy) serta di bawah target pencapaian inflasi tahun 2021 yang ditetapkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 3 persen±1 persen (yoy).
Kenaikan tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang disebabkan oleh naiknya harga komoditas cabai rawit, cabai merah, kangkung, dan ikan cakalang. Kenaikan harga cabai disebabkan karena kelangkaan pasokan dan kenaikan harga cabai dari daerah sentra di Pulau Jawa, sehingga Provinsi Maluku yang merupakan daerah mengimpor cabai dari Pulau Jawa juga ikut terkena dampak dari kenaikan harga cabai ini.
Selain itu, kenaikan harga pada komoditas kangkung dan ikan cakalang sejalan dengan cuaca buruk yang terjadi di Provinsi Maluku, yang mengakibatkan pasokan untuk komoditas tersebut menjadi terbatas.
Noviarsano mengatakan, tekanan inflasi yang lebih tinggi pada Januari 2021 di Provinsi Maluku tertahan oleh deflasi kelompok transportasi yaitu pada angkutan udara. Hal ini sejalan dengan menurunnya permintaan masyarakat terhadap jasa angkutan udara seiring dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diterapkan Pemerintah Pusat di wilayah Jawa - Bali dan kebijakan tes swab antigen untuk keluar masuk wilayah Provinsi Maluku.
Berdasarkan Survei Pemantauan Harga yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, harga tiket angkutan udara semakin mengalami penurunan hingga Rp70.000,00 untuk rute penerbangan Ambon-Makassar dan penurunan hingga Rp200.000,00 untuk rute penerbangan Ambon-Jakarta.
Menurutnya, pada awal tahun 2021, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku fokus pada aktivitas monitoring klaster hortikultura guna mengetahui kondisi aktual di lapangan yang akan disertai dengan program pelatihan dan pengembangan UMKM.
Selain itu, BI Maluku senantiasa melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis guna memastikan ketersediaan stok bahan pangan dan bahan kebutuhan pokok di wilayah Maluku.
"Ke depan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten, guna mengendalikan inflasi 2021 sesuai dengan kisaran targetnya TPID Provinsi Maluku sebesar 3,0 persen ± 1 persen," ujarnya.
Adapun pengendalian inflasi di Maluku dilakukan melalui strategi kebijakan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021