Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku menilai pengembangan bidang pertanian lewat berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi sejauh ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani. "Hasil rilis Biro Pusat Statistik menggambarkan Maluku sebagai provinsi termiskin ke tiga di Indonesia, di mana penyumbang angka kemiskinan terbesar adalah masyarakat pertanian," kata Ketua Banggar DPRD Maluku, M. Fatany Sohilauw, di Ambon, Rabu. Laporan bulanan BPS Maluku menyatakan, perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di daerah ini pada Oktober 2010 tercatat 104,55 dan kondisi ini tidak mengalami perubahan signifikan setiap bulannya. Di sisi lain, walaupun Pemprov menyatakan kinerja sektor pertanian Maluku selama tahun anggaran 2009 dinilai cukup menggembirakan, kondisi petani di daerah ini tetap masih berada di bawah garis kemiskinan. Padahal alokasi APBD Maluku tahun lalu di sektor pertanian mencapai Rp11,13 miliar dan terealisasi penggunaannya Rp10,67 miliar. Terjadinya peningkatan hasil produksi pertanian tanaman pangan yang dikembangkan mencapai 251,37 ribu ton atau kenaikan jumlah produksi pertanian yang mencapai 227,47 ribu ton. Mencermati kondisi seperti ini, Dinas Pertanian perlu melakukan identifikasi secara tepat sesuai kebutuhan petani, terutama bagi mereka yang tingkat kesejahteraannya masih sangat rendah. Menurut Fatani, Distan Maluku perlu membangun kerja sama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam menyusun berbagai program dan kegiatan yang direncanakan bisa menjawab kebutuhan masyarakat, utamanya masalah kemiskinan petani. Persoalan kemiskinan masyarakat di Maluku masih menjadi masalah yang sangat krusial bagi Pemerintah Provinsi sehingga perlu dicari solusinya. "Pemprov bersama DPRD Maluku juga perlu mendatangi Pemerintah Pusat untuk meminta adanya perlakuan khusus bagi rakyat di daerah ini yang secara geografis merupakan wilayah kepulauan," katanya. Perlakuan khusus yang dimaksudkan seperti adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang mengeluarkan regulasi untuk menetapkan Maluku sebagai Provinsi Kepulauan termasuk menjadikan daerah ini sebagai lumbung ikan nasional.

Pewarta:

Editor :


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2010