Kantor Perwakilan Bank Indonesia ( BI) Provinsi Maluku mencatat inflasi daerah ini pada Maret 2021 relatif rendah yaitu sebesar 0,37 persen (month to month/mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar -0,41 persen (mtm).
"Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh inflasi kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau," kata Kepala Perwakilan BI Maluku, Noviarsano Manullang di Ambon, Kamis.
Secara tahunan, pada Maret 2021 Provinsi Maluku tercatat mengalami inflasi sebesar 0,07 persen (year on year/yoy), lebih rendah dari inflasi Nasional yang 1,37 persen (yoy). Angka inflasi tersebut lebih rendah dari target pencapaian inflasi tahun 2021 yang ditetapkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 3 persen kurang lebih satu persen (3%±1%) (yoy).
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami inflasi sebesar 1,08 persen (mtm) yang disebabkan oleh mulai meningkatnya permintaan masyarakat seiring pelaksanaan program vaksinasi di wilayah Provinsi Maluku.
Di sisi lain, dampak La Nina yang diprediksi terjadi sejaak Oktober 2020 hingga Mei 2021 juga terpantau masih berdampak terhadap produksi komoditas pertanian terutama cabai rawit dan aktivitas melaut bagi nelayan di Provinsi Maluku yang mengakibatkan kelangkaan ikan tangkap seperti ikan kakap merah dan ikan tongkol.
Sementara itu, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga juga mencatatkan inflasi sebesar 0,95 persen, yang (mtm) disebabkan pembatasan sosial yang masih diberlakukan di Provinsi Maluku untuk memitigasi penyebaran COVID-19.
Hal tersebut mengakibatkan mayoritas masyarakat membatasi mobilitas dan lebih banyak berada di dalam rumah sehingga terdapat peningkatan kebutuhan perlengkapan rumah. Hal ini tercermin dari kenaikan harga sabun detergen sebesar Rp1.500,00/pax dan lemari pakaian.
Dia mengatakan, tekanan inflasi yang lebih tinggi di Provinsi Maluku tertahan oleh deflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya terutama komoditas emas perhiasan. Penurunan harga emas perhiasan diakibatkan oleh koreksi harga emas dunia karena perbaikan ekonomi global.
Berdasarkan Survey Pemantauan Harga (SPH) BI Provinsi Maluku, penurunan harga emas menyentuh angka Rp25.000,00 pada emas 24 karat. Deflasi juga terpantau pada kelompok transportasi terutama harga tiket pesawat dikarenakan beberapa maskapai udara menerapkan potongan harga pada akhir Maret 2021.
Dalam rangka pemantauan inflasi dan melaksanakan fungsi pengendalian inflasi di Provinsi Maluku, Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi guna memastikan kelancaran arus logistik di daerah ini terjamin lancar pada saat terdampak pandemi.
Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten, guna mengendalikan inflasi 2021 sesuai dengan kisaran target TPID Provinsi Maluku sebesar 3,0 persen kurang lebih 1 persen (3,0%±1%).
Adapun pengendalian inflasi di Maluku dilakukan melalui strategi kebijakan Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif (4 K).
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh inflasi kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau," kata Kepala Perwakilan BI Maluku, Noviarsano Manullang di Ambon, Kamis.
Secara tahunan, pada Maret 2021 Provinsi Maluku tercatat mengalami inflasi sebesar 0,07 persen (year on year/yoy), lebih rendah dari inflasi Nasional yang 1,37 persen (yoy). Angka inflasi tersebut lebih rendah dari target pencapaian inflasi tahun 2021 yang ditetapkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku sebesar 3 persen kurang lebih satu persen (3%±1%) (yoy).
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat mengalami inflasi sebesar 1,08 persen (mtm) yang disebabkan oleh mulai meningkatnya permintaan masyarakat seiring pelaksanaan program vaksinasi di wilayah Provinsi Maluku.
Di sisi lain, dampak La Nina yang diprediksi terjadi sejaak Oktober 2020 hingga Mei 2021 juga terpantau masih berdampak terhadap produksi komoditas pertanian terutama cabai rawit dan aktivitas melaut bagi nelayan di Provinsi Maluku yang mengakibatkan kelangkaan ikan tangkap seperti ikan kakap merah dan ikan tongkol.
Sementara itu, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga juga mencatatkan inflasi sebesar 0,95 persen, yang (mtm) disebabkan pembatasan sosial yang masih diberlakukan di Provinsi Maluku untuk memitigasi penyebaran COVID-19.
Hal tersebut mengakibatkan mayoritas masyarakat membatasi mobilitas dan lebih banyak berada di dalam rumah sehingga terdapat peningkatan kebutuhan perlengkapan rumah. Hal ini tercermin dari kenaikan harga sabun detergen sebesar Rp1.500,00/pax dan lemari pakaian.
Dia mengatakan, tekanan inflasi yang lebih tinggi di Provinsi Maluku tertahan oleh deflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya terutama komoditas emas perhiasan. Penurunan harga emas perhiasan diakibatkan oleh koreksi harga emas dunia karena perbaikan ekonomi global.
Berdasarkan Survey Pemantauan Harga (SPH) BI Provinsi Maluku, penurunan harga emas menyentuh angka Rp25.000,00 pada emas 24 karat. Deflasi juga terpantau pada kelompok transportasi terutama harga tiket pesawat dikarenakan beberapa maskapai udara menerapkan potongan harga pada akhir Maret 2021.
Dalam rangka pemantauan inflasi dan melaksanakan fungsi pengendalian inflasi di Provinsi Maluku, Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi guna memastikan kelancaran arus logistik di daerah ini terjamin lancar pada saat terdampak pandemi.
Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten, guna mengendalikan inflasi 2021 sesuai dengan kisaran target TPID Provinsi Maluku sebesar 3,0 persen kurang lebih 1 persen (3,0%±1%).
Adapun pengendalian inflasi di Maluku dilakukan melalui strategi kebijakan Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif (4 K).
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021