Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) meminta Pemkot setempat untuk bisa mengawasi badan usaha di daerah itu yang menggunakan air tanah dengan cara pengeboran.
"Kita tidak bisa mengontrol karena izinnya dikeluarkan Pemprov Malut, solusinya tadi disepakati akan dibentuk tim pengawasan bersama melibatkan Pemkot dan Pemprov sesuai dengan hasil konsultasi kami degan ESDM yang diterima Hasyim Daeng Barang dan Dinas PUPR Malut soal pengelolaan air tanah," kata Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Junaidi Bahrudin di Ternate, Jumat.
Hal tersebut disampaikan usai rapat Komisi III dengan DLH dan Dinas PUPR Kota membahas soal pembangunan air tanah dan jembatan temadore.
Selain itu, kata Junaidi, jangan sampai orang - orang tertentu menggunakan air tanah berlebih dan di satu sisi merugikan. Pasalnya, Kota Ternate dari beberapa kasus pernah mengalami krisis air tanah di bagian utara, kemudian terjadi intrusi air laut.
Dari sisi lain tidak bisa mengendalikan adanya aktivitas warga menggunakan sumur bor secara berlebihan tanpa memperhatikan posisi cekungan air dan sebagiannya apalagi Pemkot hingga saat ini belum punya riset soal potensi air tanah dan peta cekungan air.
"Kita juga minta dukungan Balai Wilayah Sungai lalu berkolaborasi dalam rangka kita punya dokumen pengelolaan sumber daya air, kemudian punya rujukan pemerintah dalam aspek kebijakan teknis," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, DR M Tauhid Soleman dan Jasri Usman memiliki sejumlah program prioritas untuk 100 hari pertama salah satunya soal air bersih.
Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman menyatakan, program 100 hari kerja pertama, pihaknya akan menyelesaikan permasalahan air bersih, drainase, banjir dan sampah karena menjadi keluhan masyarakat.
Menurut Tauhid, untuk penambahan armada dan sarana pendukung lainnya serta pola pengelolaan manajemen yang baik dan diharapkan menjadi solusi yang tepat dan cepat dalam menjawab permasalahan di atas.
Masih soal sampah, kata Wali Kota, sampah menjadi fokus utama yang harus diperhatikan, dengan kolaborasi yang dibangun melalui penanganan dan pengelolaan sampah yang responsif berbasis partisipatif dari tingkat RT - RW, kelurahan hingga kecamatan, bisa menjadikan sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
"Kita fokus ke banjir dan sampah, dan persoalan armada. Bahkan, ada hal - hal perbaikan terkait pengelolaan, distribusi dan masalah PDAM juga kita selesaikan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
"Kita tidak bisa mengontrol karena izinnya dikeluarkan Pemprov Malut, solusinya tadi disepakati akan dibentuk tim pengawasan bersama melibatkan Pemkot dan Pemprov sesuai dengan hasil konsultasi kami degan ESDM yang diterima Hasyim Daeng Barang dan Dinas PUPR Malut soal pengelolaan air tanah," kata Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Junaidi Bahrudin di Ternate, Jumat.
Hal tersebut disampaikan usai rapat Komisi III dengan DLH dan Dinas PUPR Kota membahas soal pembangunan air tanah dan jembatan temadore.
Selain itu, kata Junaidi, jangan sampai orang - orang tertentu menggunakan air tanah berlebih dan di satu sisi merugikan. Pasalnya, Kota Ternate dari beberapa kasus pernah mengalami krisis air tanah di bagian utara, kemudian terjadi intrusi air laut.
Dari sisi lain tidak bisa mengendalikan adanya aktivitas warga menggunakan sumur bor secara berlebihan tanpa memperhatikan posisi cekungan air dan sebagiannya apalagi Pemkot hingga saat ini belum punya riset soal potensi air tanah dan peta cekungan air.
"Kita juga minta dukungan Balai Wilayah Sungai lalu berkolaborasi dalam rangka kita punya dokumen pengelolaan sumber daya air, kemudian punya rujukan pemerintah dalam aspek kebijakan teknis," ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, DR M Tauhid Soleman dan Jasri Usman memiliki sejumlah program prioritas untuk 100 hari pertama salah satunya soal air bersih.
Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman menyatakan, program 100 hari kerja pertama, pihaknya akan menyelesaikan permasalahan air bersih, drainase, banjir dan sampah karena menjadi keluhan masyarakat.
Menurut Tauhid, untuk penambahan armada dan sarana pendukung lainnya serta pola pengelolaan manajemen yang baik dan diharapkan menjadi solusi yang tepat dan cepat dalam menjawab permasalahan di atas.
Masih soal sampah, kata Wali Kota, sampah menjadi fokus utama yang harus diperhatikan, dengan kolaborasi yang dibangun melalui penanganan dan pengelolaan sampah yang responsif berbasis partisipatif dari tingkat RT - RW, kelurahan hingga kecamatan, bisa menjadikan sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.
"Kita fokus ke banjir dan sampah, dan persoalan armada. Bahkan, ada hal - hal perbaikan terkait pengelolaan, distribusi dan masalah PDAM juga kita selesaikan," ujarnya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021