Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon berharap momentum KTT ke-43 ASEAN dapat mengukuhkan kembali komitmen seluruh negara ASEAN untuk kompak mengimplementasikan "Five-Point Consensus" (5PC) dalam penanganan krisis di Myanmar.
"Harusnya, KTT ASEAN bisa kompak soal implementasi 5PC. Jangan sampai ada negara anggota ASEAN yang secara sepihak mengambil inisiatif sendiri tanpa koordinasi ASEAN," kata Fadli Zon di KTT ke-43 ASEAN, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Dia menyebut salah satu pembahasan dalam KTT ke-43 ASEAN ialah penanganan krisis di Myanmar, di mana Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa 5PC akan tetap menjadi pedoman utama ASEAN dalam menyelesaikan krisis di Myanmar.
Baca juga: Jokowi sebut krisis diselesaikan kalau ada kemauan semua pihak di Myanmar
Sementara itu, dari sisi parlemen, lanjut Fadli, Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 di Jakarta pada Agustus lalu telah menyepakati resolusi terkait Myanmar, salah satunya resolusi peran parlemen untuk menciptakan perdamaian di Myanmar dengan mengedepankan dialog.
"Delegasi AIPA, dalam Sidang Komite Politik, menghasilkan konsensus yang mengeksplorasi mekanisme dan dapat digunakan untuk mengawasi implementasi Five Point of Consensus yang selama ini digunakan sebagai pedoman untuk mengembalikan situasi aman dan damai di Myanmar," jelasnya.
Fadli menyebut parlemen se-Asia Tenggara pada Sidang Umum ke-44 AIPA juga sepakat membentuk komite ad hoc dalam rangka membantu Myanmar mencapai solusi damai dan berkelanjutan
Selain itu, tambah dia, AIPA akan mengirimkan perwakilan satuan tugas ke Myanmar guna memantau penyelesaian krisis kemanusiaan dan melihat kondisi masyarakat terdampak konflik.
Baca juga: Presiden Jokowi dan PM Trudeau bahas kerja sama ekonomi hingga Myanmar
Menurut Fadli Zon, diplomasi parlemen bisa menjadi jembatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk membuka dialog inklusif, di mana komite ad hoc AIPA dapat membantu ASEAN dalam membantu penyelesaian konflik di internal Myanmar.
Oleh karena itu, Fadli mendorong adanya bantuan kemanusiaan digelar secara rutin oleh negara-negara yang hadir pada KTT ke-43 ASEAN, karena dia menilai persoalan krisis di Myanmar tidak akan selesai dalam waktu satu atau dua tahun.
"AIPA juga berkomitmen bersama untuk mendorong dan menghimpun bantuan kemanusiaan yang ditujukan untuk Masyarakat Myanmar yang terdampak krisis berkepanjangan. Sebab saat ini, selain penyelesaian krisis, bantuan kemanusiaan juga sangat dibutuhkan," ucapnya.
Baca juga: ASEAN dukung Indonesia lanjutkan dialog dengan Myanmar
Dia menambahkan keberhasilan perhelatan KTT ke-43 ASEAN akan semakin menunjukkan pula eksistensi kepemimpinan Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam mewujudkan stabilitas dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
"KTT ke-43 ASEAN, yang saat ini berlangsung di Jakarta, memiliki arti penting bagi perkembangan kerja sama antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Ini akan menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia karena membawa manfaat besar bagi kawasan Asia Tenggara dan dunia secara keseluruhan," tuturnya.
Melalui perhelatan KTT ke-43 ASEAN, dia juga berharap dapat menjadi fasilitator dan menciptakan mekanisme yang lebih efektif untuk menghasilkan kesepakatan maupun mengatasi isu-isu keamanan bersama,
"Melalui kerja sama yang lebih erat dengan mitra eksternal, ASEAN juga dapat lebih efektif menghadapi tantangan-tantangan global yang semakin kompleks," ujar anggota Komisi I DPR itu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BKSAP harap KTT ASEAN kukuhkan implementasi konsensus soal Myanmar
