Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan sebanyak 55 persen kebocoran data di tahun 2023 terjadi pada sektor administrasi pemerintah.
"Meminta Pemerintah menjadikan pernyataan yang disampaikan BSSN sebagai bahan untuk mengevaluasi hal secara menyeluruh dan menindaklanjuti dengan menyusun langkah mitigasi secara dini, agar dapat mencegah terjadinya insiden siber, seperti peretasan, utamanya pada sektor administrasi pemerintah; dikarenakan banyaknya data publik hingga rahasia negara yang tersimpan secara online atau di dunia maya," kata Bambang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Ketua MPR minta RI harus cari dukungan untuk perdamaian di Palestina
Dia juga ingin Pemerintah, melalui BSSN, terus memantau kasus kebocoran data yang terjadi secara berulang, dengan melihat pola trafik yang tidak wajar (traffic anomalies) di dunia internet, serta memperkuat sistem keamanan data daring yang dimiliki setiap kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian (K/L).
Menurut dia, BSSN harus mampu meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang mengelola sistem keamanan data di tiap K/L. Hal itu dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan pembinaan guna mengantisipasi kebocoran data lanjutan.
Agar BSNN dapat terus berkomitmen menurunkan kasus kebocoran data di tahun 2024, maka Pemerintah harus memberikan dukungan dana yang dianggarkan untuk BSSN, serta melakukan kolaborasi dan inovasi keamanan siber untuk mewujudkan peningkatan keamanan siber nasional.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bamsoet: Pemerintah harus evaluasi cegah ancaman siber
Pewarta: Hendri Sukma IndrawanUploader : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
