"Data BLSM itu ditentukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan(TNP2K) yang berkoordinasi dengan PT.Pos Indonesia untuk menyalurkan ke masing-masing penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)," kata Kadis Sosial Maluku, Polly Kastanya, ketika dikonfirmasi, Kamis.
Kelembagaan TNP2K diketuai Wapres Boediono itu memanfatkan data dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada pertengahan 2011.
"Jadi data penerima BLSM di sembilan Kabupaten dan dua Kota di Maluku itu tidak melalui Pemprov Maluku yang intensif menerapkan program untuk mengentaskan kemiskinan," ujar Polly.
Dia merujuk data BPS Maluku tercatat jumlah penduduk miskin di daerah ini hingga Maret 2013 sebanyak 321.840 orang.
Jumlah ini bila dibanding periode yang sama pada 2012, maka terjadi penurunan 19,49 persen dari 350.230 orang.
"Realisasi penyaluran BLSM di masing - masing Kabupaten atau Kota ditangani PT.Pos Indonesia yang mendapatkan data penerima KPS dari TNP2K," kata Polly.
Kepala Kantor Pos Ambon Daniel Uneputty penerima BLSM di Maluku sebanyak 119.825 kepala keluarga(KK) rumah tangga sasaran RTS yakni Maluku Tengah (Malteng) 32.043 KK, Buru 11.200 KK, Seram Bagian Barat (SBB)14.194 KK, Seram Bagian Timur (SBT) 9.026 KK, Buru Selatan (Bursel) 4.235 KK, Kota Ambon 11.265 KK.
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) 8.546 KK, Maluku Tenggara (Malra) 7.949 KK, Kota Tual (4.735 KK), Kepulauan Aru (7535 KK), dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sebanyak 9,097 KK.
Kepala BPS Suryamin mengemukakan ada 15,5 juta RTS yang mendapat BLSM. Jumlah ini sama dengan 62 juta hingga 65 juta jiwa.
"Data tersebut berasal dari hasil PPLS yang dilakukan oleh BPS pada pertengahan 2011. Data ini disampaikan ke TNP2K dan dipakai untuk BLSM," katanya.
Pewarta: Lexy Sariwating: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
