Ambon (Antara Maluku) - Tercatat sedikitnya 162 data nama keluarga penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Provinsi Maluku sudah dikembalikan ke Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan (TNP2K) Pusat guna pemutahiran.
"Kami sudah kirimkan ke TNP2K, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada jawabannya," kata Kepala Kantor Pos Ambon, Daniel Uneputty di Ambon, Rabu.
"Jadi kita tunggu saja, sebab prosesnya setelah berada di TNP2K mereka akan melakukan pemutahiran setelah itu hasilnya akan diserahkan lagi ke Kantor pos Pusat untuk dicetak lagi yang namanya kartu perlindungan sosial (KPS) yakni nama-nama yang akan diusulkan," ucapnya.
Daniel menjelaskan, nama - nama yang akan diusulkan itu berdasarkan hasil musyawarah ditingkat kelurahan dan desa kemudian dilanjutkan lagi tingkat kecamatan dan diteruskan ke kabupaten dan kota dan Provinsi untuk dilanjutkan ke TNP2K.
"Hanya saja saya mau sampaikan bahwa walaupun terjadi pemutahiran data dan terjadi pergantian namun jumlah penerima bantuan langsung sementara masyarakat untuk Provinsi Maluku tidak berubah yakni 119.000 rumah tangga sasaran (RTS)," ujarnya.
Dia mengatakan, pengusulan pergantian nama itu terkait adanya komplen dari sejumlah Kepada Desa dan Raja yang mengetahui jelas sipenerima bantuan tersebut.
"Jadi misalnya saja sipenerima itu memang benar punya pensiunan dan tidak berhak mendapatkannya sudah pasti diketahui jelas oleh Raja atau Kepala Desa," ujarnya.
Sedangkan pelaksanaan penyaluran BLSM tahap kedua yang sudah dilakukan hingga Senin (16/9) sudah mencapai 19,30 persen untuk keseluruhan di Maluku.
"Semua petugas Kantor pos yang ada di 11 kabupaten dan kota tengah berupaya melakukan pembayaran sampai ke desa - desa dengan harapan proses penyalurannya bisa selesai pada tanggal 30 September sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan pemerintah pusat," ujarnya.
