"Pengembangan dan peningkatan produktivitas rempah-rempah di Indonesia tidak perlu melalui usaha skala besar seperti kakao atau kelapa sawit. Cukup dengan memperbanyak kebun rempah-rempah," kata Menko Kesra Agung Laksono di hadapan peserta Konferensi Internasional Rempah ke-I di Ambon, Senin (19/8) malam.
Bila perlu, kata Agung Laksono dilakukan gerakan nasional guna menggairahkan masyarakat mengembangkan aneka ragam rempah-rempah seperti yang sudah dan berhasil dilakukan pada tanaman kakao, teh dan sejumlahb lainnya.
Agung Laksono juga meminta Menteri Pertanian Suswono segera mengimplementasikan undang-undang No.18/2004 tentang perkebunan dengan mengeluarkan peraturan pemerintah, terutama memperkuat Dewan Rempah Indonesia (DRI) yang telah terbentuk di sejumlah daerah.
Menurutnya, rempah-rempah merupakan salah satu komoditi yang memiliki nilai komparatif tinggi dan bernilai ekonomis di pasaran dunia, tetapi di tanah air keberadaannya belum mensejahterakan petani maupun produsen, di samping perkembangannya semakin tertinggal dibandingkan dengan negara lain.
"Jadi jangan hanya memperhatikan pengembangan komoditas yang layak secara ekonomi seperti kelapa sawit dan karet dalam skala besar saja. Tetapi rempah-rempah juga perlu diperhatikan karena banyak keluarga tani yang terlibat mengembangkannya, terutama di kawasan Indonesia Timur serta harganya tergolong mahal dan menjadi incaran dunia," katanya.
Langkah itu pun sejalan dengan penegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada kegiatan agrikultur sumit tahun 2007, bahwa tanaman rempah termasuk yang harus diberdayakan, tetapi sampai saat ini belum berhasil diwujudkan secara nyata.
Menko Agung Laksono memandang kawasan Timur Indonesia, terutama Maluku dan Maluku Utara telah dikenal dunia sejak abad 16, karena keharuman dan mahalnya rempah-rempah, khususnya pala dan cengkeh, sehingga menarik perhatian bangsa barat untuk datang dan menguasainya.
"Jadi sudah saatnya semua kelompok kepentingan bangkit dengan kemampuan yang dimiliki untuk mengolah dan mengembangkan rempah-rempah sebagai aset nasional terbesar, agar berubah menjadi komoditas yang tidak ternilai harganya dan laris di pasaran dunia," katanya.
Upaya tersebut sangat dibutuhkan dukungan dan kepedulian pemerintah, swasta serta semua kelompok kepentingan, sehingga rempah-rempah dapat menjadi sumber alternatif baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya setelah masa krisis.
"Komoditas rempah-rempah harus menjadi andalan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, terutama di Maluku yang sudah terkenal selama ini serta yang baru terbebas dari berbagai konflik sosial maupun banjir dan tanah longsor akhir-akhir ini," katanya.
Pemerintah Indonesia sebagai pusat wadah produsen rempah dunia, memiliki keinginan besar untuk menginisiasi kebangkitan rempah-rempah di tanah air dan bertekad meningkatkan harkat dan kehidupan para produsen dan petani rempah agar mampu melepaskan diri dari posisi rawan.
Menko Kesraz memandang konferensi internasional rempah yang baru pertama kali digelar di Ambon, bertepatan dengan HUT Proklamasi serta HUT provinsi Maluku ke-68, diharapkan menjadi wadah untuk mengatasi berbagai kendala, perbaikan kualitas dan peningkatan produktifitas serta membuka peluang usaha lebih besar.
Sejalan dengan isu-isu tentang keberlanjutan dan lingkungan hidup di berbagai forum global, Menko Kesra meminta para pebisnis rempah dari berbagai negara dapat memanfaatkan konferensi tersebut untuk membangun komunikasi langsung antarimportir dan eksportir serta memperpendek rantai tata niaga sehingga efisien dan lebih menguntungkan produsen serta petani rempah.
"Konferensi ini harus memberikah harapan baru sekaligus pemicu bagi para petani rempah serta pengusaha kecil dan menengah berbasis rempah agar lebih bergairah dan maju menyambut kebangkitan rempah-rempah Indonesia," ujarnya.
Pewarta: James F. Ayal: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
