Ambon (ANTARA) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Maluku menggencarkan pasar murah untuk menekan inflasi di daerah itu yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2024 menyentuh 3,21 persen per tahun.
“Dibutuhkan kerja sama yang dibangun berbagai pihak, untuk tetap loyal dan setia menunjukkan kepedulian bersama dalam penanganan inflasi, karena hal ini menjadi suatu hal yang mutlak guna menjaga kestabilan harga bahan pokok yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi,” kata Penjabat Gubernur Maluku Sadali Ie dalam keterangan yang diterima di Ambon, Kamis.
Menurutnya pasar murah tersebut harus dilakukan pada 11 kabupaten dan kota di Maluku terlebih lagi untuk tiga daerah yang masuk dalam penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) yakni Kota Ambon, Maluku Tengah dan Kota Tual.
Sadali menjelaskan Kabupaten Maluku Tengah telah menjaga inflasi dengan baik pada Mei 2024 dengan angka 1,01 persen per tahun, sementara untuk Kota Tual 3,70 persen per tahun, dan Kota Ambon 4,61 persen per tahun sehingga memicu naiknya angka inflasi ditingkat Provinsi. Hal ini dikarenakan ketiga daerah itu masuk dalam daerah yang masuk dalam penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK).
“Pengendalian inflasi ini penting dilakukan, karena merupakan suatu prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi, jika tidak dikendalikan maka daya beli turun, dan hal itu berarti pertumbuhan ekonomi juga akan merosot,” katanya.
Apalagi kata dia Maluku sebagian besar wilayahnya adalah lautan tetapi ikan menjadi salah satu penunjang inflasi di bulan Mei ini dikarenakan musim hujan berkepanjangan, untuk itu sangat perlu diambil langkah-langkah antisipasi guna menjaga kestabilan inflasi.
“Hal yang perlu kita lakukan juga adalah gerakan pangan murah dan melakukan pasar murah baik secara stay maupun mobile, sehingga diharapkan dengan hal itu harga-harga kebutuhan pokok dapat terjangkau dan inflasi dapat dijaga,” ujarnya.
Oleh sebab itu para pihak diharapkan turut berpartisipasi dalam melakukan pengendalian inflasi di berbagai daerah masing-masing, dan seluruh Kabupaten Kota juga yang belum masuk wilayah Indeks Harga Konsumen (IHK), untuk dapat segera melakukan pasar murah,” tuturnnya.
Dirinya berharap setiap Tim Pengendalian Inflasi Daerah, bisa secara berkala melakukan pengawasan terhadap distributor, baik dengan memantau ketersediaan stok di pasar tradisional maupun modern, diharapkan juga para distributor bisa memberikan kontribusi dalam penanganan inflasi ini.
“Semua itu harus dilakukan dengan tetap mennjaga langkah strategis 4K yakni Ketersediaan Stok, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif, bagi daerah yang surplus bisa bekerjasama denga daerah yang minus,” tegasnya.
