"PT. Pelni sendiri sudah membekukan pelayanan rute pelayaran perintis ke Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dengan alasan merugi miliaran rupiah," kata ketua komisi C DPRD Maluku, Everd Kermite di Ambon, Kamis.
Padahal masyarakat di daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste itu sangat membutuhkan sarana infrastruktur dasar bidang perhubungan laut sebagai transportasi utama ke Kota Ambon maupun daerah lainnya di Maluku.
Menurut Evert, jalur pelayaran perintis di Maluku cukup banyak seperti dari Ambon, ibu kota provinsi menuju Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat hingga Kabupaten MBD.
Namun terhitung sejak awal tahun ini, PT. Pelni yang dipercayakan menangani rute pelayaran perintis khususnya ke Kabupaten MBD dihentikan karena BUMN tersebut mengalami kerugian miliaran rupiah.
"Makanya DPRD akan berusaha memperjuangkan anggaran subsidi sehingga masyarakat tidak merasa terabaikan," katanya.
Pernyataan Everd terkait penjelasan Manejer Umum PT. Pelni Cabang Ambon, Nelson Idrus kalau perusahaannya mengalami kerugian sebesar Rp8 miliar setelah menangani pelayaran perintis ke Kabupaten MBD.
"Rute pelayaran perintis yang dilayani KM. Pangrango ini alami kerugian miliaran rupiah karena jumlah penumpangnya sangat terbatas," katanya.
Kemudian Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub lewat surat nomor SKM AL 108/17/5/OJPL-13 tentang jaringan track dan kapal penumpang PT. Pelni yang mendapat penugasan pelayanan umum angkutan penumpang kelas ekonomi 2014.
"Jadi penutupan rute ini dengan menarik KM. Pangrango bukan saja atas kehendak Pelni tapi dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan didasarkan atas perintah Dirjen Perhubungan Laut, Kemenhub," katanya.
Pewarta: Daniel Leonard: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
