Ternate (ANTARA) - Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) mengelar kegiatan pembinaan penanggulangan dan pencegahan radikalisme dan intoleransi personel Polda Malut.
"Sebagai anggota Polri tidak menjamin dapat terbebas dari paparan paham radikalisme, sehingga personelnya dapat mempertahankan diri dari hal-hal tersebut," kata Kabid Humas Polda Malut, Kombes Pol Bambang Suharyono, di Ternate, Jumat.
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh personel lulusan SIP dan personel bintara remaja lulusan 2024, dengan menghadirkan beberapa narasumber dalam rangka memberikan sosialisasi sangat penting guna menunjang tugas anggota Polri dalam melayani masyarakat dengan baik ke depan
Oleh karena itu, dirinya menegaskan bahwa setiap anggota Polri harus dapat memperkuat diri dan tidak mudah terpengaruh terhadap ajakan yang dapat menjerumuskan diri sendiri ke dalam kesalahan yang fatal.
Polda Malut juga meminta masyarakat untuk mewaspadai adanya ancaman radikalisme di berbagai ruang digital, terutama dalam momentum pilkada serentak pada tahun 2024.
"Seringkali menjadi periode sensitif dimana radikalisme dapat kembali muncul, Hal ini dapat terjadi karena perbedaan pendapat politik, ketegangan sosial, dan perasaan ketidakpuasan yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal," katanya.
Untuk itu, Polda Malut mengimbau kepada masyarakat harus tetap waspada terhadap gerakan radikalisme dalam tahapan pilkada serentak 2024 tersebut.
"Pelaksanaan pilkada serentak adalah saat-saat penting dalam kehidupan demokrasi suatu negara, dan gerakan radikalisme dapat mengancam stabilitas politik, toleransi, dan juga keamanan," ujarnya.
di samping itu, radikalisme di ruang digital dapat mengacu pada penyebaran ideologi radikal, berita palsu (hoaks), retorika berbahaya, atau tindakan ekstremisme melalui platform online seperti media sosial, situs web, dan aplikasi pesan.
Apalagi, kelompok radikal dapat memanfaatkan media sosial dan platform online untuk menyebarkan hoaks, berita palsu dan propaganda yang dirancang untuk mempengaruhi pemilih dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap proses pemilu.
