"Proyek desalinasi misalnya di Dusun Puthair Timur, Desa Lebelauw (Pulau Wonreli-Kisar) tahun anggaran 2012 tidak bisa dimanfaatkan warga karena bak penampungnya jebol dan mesin pompa tak berfungsi," kata Ketua DPRD setempat Chauw Petruz yang dihubungi dari Ambon, Selasa.
Padahal anggaran proyek yang bersumber dari APBN dan ditangani Balai Sungai Wilayah Maluku ini bernilai Rp1 miliar lebih dan bertujuan untuk membantu warga di daerah yang gersang dan sulit mendapatkan sumber air di Kabupaten MBD.
Menurut Chau, setiap proyek pemerintah baik yang didanai APBN maupun APBD Provinsi Maluku yang masuk ke kabupaten kurang dikoordinasikan secara baik dengan pemkab setempat.
"Nantinya ketika terjadi persoalan akibat pengerjaan proyeknya tidak membawa manfaat bagi masyarakat baru diketahui ada proyek nasional atau provinsi yang turun ke daerah," kata Chauw yang dihubungi dari Ambon, Selasa.
Selain Desa Leblauw di Pulau Wonreli-Kisar, proyek serupa juga dibangun sejak tahun anggaran 2011 di Kecamatan Luang Barat dan Luang Timur.
"Saya minta waktu untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap, sebab DPRD bersama Pemkab MBD tidak diberitahui secara rinci mengenai adanya proyek seperti ini," katanya.
Dia juga mengaku pernah berkunjung ke Kecamatan Luang Barat, Kabupaten MBD dan mendapati proyek serupa yang dibangun tahun 2010 silam.
"Saya sempat melihat proyek desalinasi air laut menjadi air tawar di sana awalnya berjalan baik dan dimanfaatkan warga, meski debit airnya relatif kecil," ujarnya.
Pewarta: Daniel Leonard: John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
