Ternate (ANTARA) - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Maluku Utara (Malut) mengeluarkan imbauan kepada warga untuk menjaga kerukunan dan kedamaian menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan sengketa Pilkada Malut 2024.
Ketua FKUB Provinsi Malut Adnan Mahmud dihubungi di Ternate, Jumat, menegaskan pentingnya warga menjaga stabilitas dan keharmonisan di daerah dengan sebutan "Bumi Moloku Kie Raha" itu, sehingga suasana kamtibmas di daerah ini tetap terjaga.
Imbauan ini disampaikan setelah rapat koordinasi dan evaluasi bersama FKUB kabupaten/kota se-Provinsi Malut, di antara merawat kehidupan antarumat beragama, sehingga semua pihak diminta menjaga hubungan yang rukun, aman, damai, dan harmonis di tengah masyarakat.
Dia mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kedamaian dan situasi kondusif lingkungan serta menekankan pentingnya menyikapi pesta demokrasi lima tahunan ini dengan penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan.
"Sebagai masyarakat Malut yang agamis dan berbudaya, mari kita menjaga suasana rukun, damai, dan harmonis, hindari perpecahan serta jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu SARA yang dapat merusak hubungan antarwarga," katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, meskipun warga berbeda pilihan dalam pilkada.
Ia mengutip falsafah hidup masyarakat Maluku Utara, "Marimoi ngone foturu-masidika ngone foruru" atau "Bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh)" sebagai pedoman menghadapi dinamika demokrasi.
Ia menyebut pentingnya masyarakat bisa menerima hasil putusan MK soal sengketa pilkada setempat sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dalam berdemokrasi.
Ia menjelaskan bahwa FKUB menolak segala bentuk isu SARA yang dapat dimanfaatkan kelompok tertentu untuk memecah belah masyarakat.
Ia meminta warga melapor kepada aparat jika menemukan indikasi gangguan keamanan yang berpotensi menimbulkan konflik berbasis sentimen agama.
"Apapun hasil dari putusan MK nanti, mari kita terima dengan lapang dada sebagai bagian dari proses demokrasi yang kita jalani bersama," ujar dia.
Ia mengatakan bahwa menjaga kedamaian menjadi tanggung jawab bersama.
"Imbauan ini menjadi respons atas dinamika sosial yang kerap terjadi saat masa krusial politik, dengan harapan agar situasi di Malut tetap kondusif dan persatuan masyarakat tetap terjaga," katanya.