Ternate (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara menggelar rapat kesiapan pengamanan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 di provinsi itu, yang akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025.
Direktur Samapta Polda Malut Kombes Pol. Sukron, di Ternate, Senin menyampaikan pihaknya tidak ingin ada gangguan dalam pelantikan kepala daerah terpilih.
"Perkembangan budaya dan isu-isu yang berkembang harus terus kita antisipasi, terutama menjelang pelaksanaan pelantikan kepala daerah nanti. Kami tidak ingin ada gangguan yang merusak ketertiban," kata Kombes Pol. Sukron.
Rapat berlangsung melalui sarana Zoom Meeting, bertempat di Aula Kieraha Polda Malut, Senin dan dihadiri oleh pejabat utama Polda Malut serta para Kapolres jajaran Polda Malut.
Dalam kesempatan tersebut Sukron menyampaikan beberapa poin penting terkait pelaksanaan pengamanan. Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
Ia berharap agar semua yang telah disampaikan dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pihak terkait untuk menjaga situasi yang aman dan kondusif.
Sementara itu, Pelaksana Harian (PLH) Kepala Bagian Operasi (Karo Ops) Polda Malut Kombes Pol Anjas Gautama Putra, dalam kesempatan yang sama menekankan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan arahan terkait teknis pelaksanaan pelantikan pada 20 Februari nanti.
Ia juga menyoroti bahwa meski situasi di wilayah hukum Malut masih kondusif, pihak kepolisian harus tetap waspada.
"Walaupun pelantikan akan dilaksanakan di Jakarta, pengamanan di daerah tetap harus dilaksanakan dengan baik. Kami meminta agar seluruh Polres yang ada dapat melaksanakan langkah-langkah antisipasi terhadap euforia massa pemenang pada 20 Februari nanti," katanya.
Ia juga mengingatkan agar pengamanan melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama dan adat. Intelijen diminta untuk melaksanakan operasi cipta kondisi guna menghindari ketegangan di masyarakat.
Sebagai persiapan, mulai tanggal 17 Februari hingga 10 hari ke depan, seluruh jajaran Polres di Maluku Utara diminta untuk menjalankan Operasi Pekat, dengan fokus pada pencegahan peredaran minuman keras (miras).
Di samping itu, pengawasan juga dilakukan terhadap jalannya sidang sengketa Pilkada di Jakarta, khususnya untuk Polres Taliabu dan Halmahera Utara.
Kegiatan rapat ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan personel dalam menjaga kelancaran pelantikan kepala daerah terpilih pada Pilkada Serentak 2024.
