Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku Utara (Malut) mencatat, realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di Malut hingga Mei 2025 tercatat mencapai Rp247,39 miliar dengan total 4.273 debitur.
"Angka ini mengalami kontraksi 3,77 persen secara tahunan (year on year) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp257,07 miliar," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Malut, Sakop, dalam kegiatan Media Briefing di Aula Gamalama Kanwil DJPb Maluku Utara, Senin.
Sakop menjelaskan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran masih menjadi yang terbesar dalam penyaluran KUR, dengan nilai mencapai Rp135,90 miliar untuk 2.250 debitur.
"Sektor ini cukup konsisten dan menjadi yang terbesar selama lima tahun terakhir," ujarnya.
Sektor lainnya yang turut berkontribusi dalam penyaluran KUR yakni Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp30,59 miliar (206 debitur), Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan sebesar Rp25,12 miliar (650 debitur), serta Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan sektor lainnya sebesar Rp15,38 miliar (331 debitur).
Dari sisi wilayah, Kabupaten Halmahera Utara menjadi daerah dengan penyaluran KUR tertinggi mencapai Rp53,29 miliar dengan 915 debitur. Disusul oleh Kota Ternate Rp40,78 miliar (634 debitur), Kota Tidore Kepulauan Rp35,44 miliar (636 debitur), Halmahera Selatan Rp35,06 miliar (563 debitur), dan Halmahera Tengah Rp22,88 miliar (260 debitur). Sementara wilayah lain seperti Halmahera Barat, Halmahera Timur, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, dan Kepulauan Sula mencatat penyaluran yang lebih rendah.
Sakop menambahkan bahwa terdapat sejumlah isu strategis dalam penyaluran KUR di wilayah ini.
"Ketimpangan aksesibilitas dan demografi penyaluran masih menjadi tantangan. Selain itu, perekaman data calon debitur potensial pada aplikasi SIKP masih rendah, serta penyaluran KUR belum merata ke sektor-sektor strategis lainnya," ungkapnya.
