Ambon (ANTARA) - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyiapkan sebanyak 11.000 ton beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang akan disalurkan ke seluruh wilayah Maluku dalam upaya mendukung stabilitas pangan di Maluku.
“Stok beras SPHP yang disiapkan untuk wilayah Maluku mencapai 11.000 ton, dengan harga jual subsidi di Maluku sebesar Rp13.500 per kilogram,” kata Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufiq di Ambon, Rabu.
Ia mengatakan, penyaluran beras SPHP sudah dimulai dengan fokus pada bantuan pangan bagi warga penerima manfaat.
"Beras ini sudah berada di gudang, dan kami tinggal menjalankan program sesuai dengan petunjuk pemerintah," ujarnya.
Menurut dia, Bulog harus memastikan ketersediaan beras yang terjangkau bagi masyarakat, terutama yang disalurkan di daerah-daerah terpencil dan kepulauan.
Meskipun distribusi menghadapi tantangan cuaca, pihaknya bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda), TNI, Polri, serta berbagai pihak lain untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan sesuai aturan untuk mencegah penyimpangan.
Bulog juga menargetkan distribusi hingga 1,3 juta ton beras di seluruh Indonesia hingga akhir tahun 2025, dengan pembagian zona yang berbeda, termasuk zona tiga yang mencakup Maluku dan Papua.
Sementara itu Kepala Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara Mara Kamin Siregar menambahkan, di Maluku pihaknya terus melakukan gerakan pangan murah melalui berbagai saluran distribusi, termasuk kios pangan dan koperasi desa.
“Kami juga melibatkan TNI dan Polri dalam mendistribusikan pangan murah ke desa-desa dan daerah pelosok, seperti Pulau Seram," ungkapnya.
Target penjualan beras SPHP di Kanwil Maluku hingga akhir tahun 2025 mencapai sekitar 48.000 ton, dengan target untuk bulan Agustus sebesar 2.800 ton.
“Untuk stok memang sudah 11 ribu ton, tetapi targetnya 48 ribu ton. Jadi ada kemungkinan bakalan ditambah,” katanya.
Hingga saat ini, realisasi penyaluran baru mencapai 1.000 ton atau sekitar 2 persen dari target yang ditetapkan. Pihak Bulog berharap dengan dukungan berbagai pihak, seperti dinas terkait dan koperasi desa, penyaluran beras SPHP dapat lebih maksimal.
Namun, di balik usaha ini, ada kendala distribusi yang dihadapi oleh Bulog, terutama terkait transportasi di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
"Transportasi menjadi tantangan utama, seperti yang kami alami saat mengirimkan beras ke daerah-daerah terpencil seperti Aru dan Maluku Barat Daya (MBD)," jelasnya.
Saat ini, beras SPHP hanya tersedia dalam kemasan 5 kilogram, namun Bulog telah mengusulkan ke Badan Pangan Nasional untuk mempertimbangkan penggunaan kemasan 50 kilogram, terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau.
"Dengan kemasan yang lebih besar, kami berharap dapat mengurangi biaya bongkar muat di pelabuhan dan memudahkan distribusi ke daerah yang lebih luas," ujarnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Bulog berharap bisa memberikan bantuan yang tepat sasaran dan mendukung kesejahteraan masyarakat Maluku melalui ketersediaan pangan yang terjangkau dan merata.
