Ambon, Maluku (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memanfaatkan e-government untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat sekaligus menekan kebocoran penerimaan daerah.
"Pemprov menargetkan digitalisasi penuh sistem pemungutan PAD melalui e-government, integrasi data, hingga kanal pembayaran modern untuk meningkatkan kepatuhan dan menekan kebocoran," kata Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Ambon, Maluku, Jumat.
Ia menjelaskan penerapan e-government dalam pengelolaan PAD dilakukan melalui integrasi sistem pajak dan retribusi daerah ke dalam satu platform digital yang terpadu.
Melalui sistem ini, seluruh jenis pajak dan retribusi, mulai dari pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, hingga retribusi parkir dan pasar, dapat dikelola secara terpusat.
Menurut Hendrik, wajib pajak diberikan kemudahan untuk mendaftar, memperbarui data, dan melaporkan kewajiban mereka secara daring tanpa harus datang ke kantor pajak daerah.
Pembayaran pun difasilitasi melalui kanal nontunai, seperti transfer bank, QRIS, dan dompet digital, sehingga transaksi langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah dan meminimalkan potensi kebocoran.
"Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur pemantauan dan pelaporan secara real-time, yang memungkinkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memantau perkembangan penerimaan setiap saat serta menggunakan data tersebut untuk pengambilan keputusan fiskal yang cepat dan tepat," ujarnya.
Hendrik menambahkan pemanfaatan teknologi pendukung seperti big data, sistem informasi geografis (GIS), dan kecerdasan buatan (AI) semakin memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam memetakan potensi pajak dan memprediksi tren penerimaan di masa depan.
Manfaat yang diperoleh dari penerapan e-government sangat signifikan, antara lain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, menghemat waktu dan biaya administrasi, memperluas basis pajak, serta mendorong kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses dan pengingat otomatis.
"Dengan sistem yang modern dan terintegrasi, penerimaan PAD menjadi lebih aman, efisien, dan berkelanjutan, memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pemerataan layanan di seluruh wilayah," tutur Hendrik.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku Ina Waty Thaher mengatakan potensi besar Maluku di sektor kemaritiman, perikanan, pariwisata bahari, hingga ekonomi kreatif harus dikonversi menjadi kekuatan fiskal nyata.
"Peran provinsi akan menjadi dirigen orkestra fiskal ini, memberikan asistensi teknis, memfasilitasi kerja sama antardaerah, serta mengawal advokasi kebijakan ke pusat," ujarnya.
Dengan PAD yang tumbuh optimal dan berkelanjutan, tambahnya, Pemprov Maluku menargetkan ruang fiskal yang cukup untuk mendorong pembangunan ekonomi inklusif serta pemerataan layanan dasar di seluruh wilayah kepulauan Maluku.
