Ternate (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono bersama pengurus Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Malut membahas unjuk rasa dan pola pengamanan.
"Saya menegaskan bahwa kepolisian pada prinsipnya menghormati setiap warga negara yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum," kata Kapolda Malut di Ternate, Kamis.
Namun ia menekankan agar aksi tersebut dilakukan secara damai, tertib, serta tetap mengacu pada aturan hukum yang berlaku..
Sehingga, dalam pelaksanaan unjuk rasa, Kapolda berharap semua pihak dapat menjaga ketertiban dan menghormati hak orang lain.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolda didampingi Wakapolda Malut serta para pejabat utama Polda Maluku Utara. Sementara dari pihak Badko HMI hadir Kabid PAO Badko HMI Malut bersama sejumlah pengurus dan anggota lainnya.
Pertemuan berjalan dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Kedua pihak membahas berbagai poin penting, terutama terkait rencana pelaksanaan unjuk rasa di wilayah Maluku Utara dan mekanisme pengamanan yang akan diterapkan.
Lebih jauh, Kapolda juga menyinggung insiden yang sempat terjadi di Halmahera Selatan beberapa waktu lalu. Ia menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut dan memastikan akan menurunkan tim khusus untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
“Kami akan bertanggung jawab penuh terhadap pengobatan korban akibat insiden tersebut,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Kapolda juga memerintahkan jajarannya agar memberikan perhatian khusus pada perlindungan perempuan yang ikut serta dalam demonstrasi. Menurutnya, keamanan dan keselamatan kaum perempuan harus dijamin sepenuhnya.
“Tentunya kita akan terus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pengamanan dalam penanganan demonstrasi. Harapannya, ke depan tidak ada lagi hal-hal yang bisa menimbulkan gesekan di lapangan,” ungkapnya.
Pertemuan ini mendapat apresiasi dari pihak Badko HMI yang menilai komunikasi terbuka dengan aparat kepolisian sangat penting dalam menciptakan suasana kondusif di tengah dinamika demokrasi daerah.
Silaturahmi ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara mahasiswa dan kepolisian, sehingga pelaksanaan aksi di Maluku Utara dapat berjalan aman, damai, dan tetap dalam koridor hukum.
