Pelaku usaha dan nelayan di Haltim mulai rasakan manfaat KUR

Ternate (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) menyatakan, pelaku usaha dan nelayan di sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) mulai merasakan manfaat program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi, dukungan permodalan dari pemerintah dinilai mampu menjadi pendorong agar usaha para nelayan dan pelaku UMKM tetap berjalan bahkan berkembang " kata Gubernur Malut, Sherly Tjoanda dihubungi, Kamis.

Harapan itu disampaikan Gubernur Sherly saat melakukan lawatan di Kantor Camat Wasile dalam rangka sosialisasi KUR.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Sherly Laos bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe yang mendorong nelayan dan pelaku UMKM agar semakin mandiri dan mampu meningkatkan skala usahanya.

Dalam kesempatan tersebut, Sherly mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah nelayan di Provinsi Maluku Utara mencapai sekitar 36.000 orang. Namun, kemampuan pemerintah dalam memberikan bantuan kapal kepada nelayan masih terbatas.

“Setiap tahun hanya sekitar 200 unit kapal yang bisa disalurkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan,” ujarnya di hadapan para nelayan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara, Fauji Momole menjelaskan bahwa program KUR dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Menurutnya, dana KUR dapat dimanfaatkan untuk pembelian kapal dan mesin berukuran 3 Gross Ton (GT) sehingga nelayan mampu melaut lebih jauh dan meningkatkan hasil tangkapan ikan.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sherly juga mengajak para nelayan untuk bergabung dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Ia menilai jaminan sosial tersebut sangat penting mengingat pekerjaan nelayan memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, nelayan akan mendapatkan perlindungan apabila terjadi kecelakaan kerja bahkan kematian saat menjalankan aktivitas melaut.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk terus memberikan perlindungan sosial bagi nelayan kecil sebagai kelompok pekerja yang memiliki risiko kerja tinggi.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan rasa aman bagi para nelayan saat menjalankan aktivitasnya di laut, serta menjadi strategi mendorong penguatan jaminan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir di Maluku Utara.