DPRD tanggapi aksi sopir angkot Ternate

Ternate (ANTARA) - Komisi I DPRD Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) menanggapi aksi sopir angkutan kota (Angkot) terkait dengan kebijakan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Ternate, Zainul Rahman di Ternate, Kamis, menyatakan, sesuai ketentuan mengatur lalu lintas angkutan jalan raya, tidak boleh menaikan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat.

"Kita berharap, kalau terminal angkot sementara dilakukan pembangunan dan kalau kita mau ikut aturan konsekuensinya pada pendapatan sopir, masyarakat cukup manja di lapangan akan merasa dipersulit dan saya kira Dishub bisa mentolerir agar bisa diterapkan untuk membijaki persoalan yang sedang terjadi," jelasnya.

Zainul berharap progres pekerjaan cepat selesai, karena nanti disaat Ramadhan itu tingkat mobilitas masyarakat di dalam terminal cukup tinggi, sehingga progres pembangunan di dinas teknis masuk di waktu-waktu yang krusial.

Meski begitu, tambahnya terminal sedang diperbaiki, maka kendaraan yang parkir di terminal dan sopir keberataan, komisi minta agar Dishub menata semaksimal mungkin, sehingga semua pihak merasa nyaman dengan kondisi itu.

"Kalau bisa kendaraan-kendaran yang lain atau pribadi tidak bisa parkir sembarangan. Sekarang tinggal dilakukan penataan yang tidak bisa dipaksakan. Meminimalisir kemacetan adanya rekayasa lalu lintas," terangnya

Sehari sebelumnya, Ikatan Sopir Angkutan Penumpang (ISAP) Kota Ternate, menggelar demo di depan Kantor Dishub dengan menutup seluruh aktivitas lalulintas memprotes kebijakan Dishub mengangkut penumpang hanya di dalam terminal Gamalama

Ketua ISAP Kota Ternate, Mad Eli menyatakan kebijakan tersebut tentunya sangat merugikan sopir angkot yang beroperasi di Ternate, karena sangat pengaruhi pendapatan.

Karena itu, persoalan yang ada saat ini adalah kendala untuk angkutan penumpang, karena kendaraan yang masuk di terminal kemudian kendaraan roda dua tidak ada di sepanjang area depan pasar Higenis sehingga akses penumpang bisa masuk ke dalam terminal tanpa terhalang oleh kendaraan roda dua.

Bahkan, fasilitas terminal Gamalama yang saat ini dalam proses pengerjaan sangat tidak representative bagi sopir untuk mengangkut dan menurunkan penumpang, sehingga mereka meminta kebijakan minimal untuk trayek Jambula dan Sasa itu bisa ada parkiran di luar.

"Memang, ada kesepakatan untuk parkiran di luar tapi dua kendaraan dan depan jatiland mall tapi samping Utara, namun seluruh sopir menuntut para petugas untuk menjaga arus penumpang dari arah pasar-Jatiland mall tidak ada lagi ojeg yang parkir di pinggir jalan," jelasnya.