DPW PKB Maluku bicarakan percepatan pembangunan ekonomi

Ambon (ANTARA) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku akan membicarakan secara khusus agenda percepatan pembangunan ekonomi Maluku dalam musyawarah wilayah yang dijadwalkan berlangsung 9-10 Januari 2021.

"Selain agenda politik dan program kerja, dalam muswil ini juga akan dibahas secara khusus upaya pecepatan pembangunan ekonomi Maluku," kata Sekretaris DPW PKB Maluku Fahrudin Hayoto, di Ambon, Jumat.

Pembahasan khusus tersebut guna menghasilkan rekomendasi percepatan pembangunan ekonomi Maluku yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.

Menurut Fahrudin muswil pada 2021 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana dilakukan secara serentak di seluruh daerah dan dibuka langsung secara virtual oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Khusus di Maluku muswil akan dihadiri pengurus Wilayah PKB Maluku dan perwakilan 11 Dewan Pimpinan Cabang (DPC), sedangkan pengurus lengkap DPC hanya diperbolehkan menghadirinya secara virtual melalui aplikasi zoom meeting dari kantor masing-masing. 

Menurutnya, selain menetapkan kepengurusan DPW PKB Maluku periode 2021-2026 dan program kerja serta pernyataan politik, muswil juga akan mengeluarkan rekomendasi terkait pengembangan ekonomi, pemerataan pembangunan, lingkungan hidup, ketahanan sosial serta kaderisasi kepemimpinan.

Beberapa masalah pengembangan ekonomi di Maluku yang akan dibicarakan untuk dikeluarkan rekomendasi diantaranya kestabilan harga komoditi rempah-rempah, terutama pala dan cengkih, pengembangan sektor pariwisata sebagai unggulan dan percepatan pengoperasian Ladang Gas Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Selain itu, masalah implementasi Maluku sebagai Lumbung IKan Nasional (LIN), pengembangan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan Maluku serta pengembangan daerah otonomi baru (DOB) di provinsi tersebut.

Menurut Fahrudin,  kestabilan harga cengkih merupakan salah satu masalah krisial yang perlu disikapi pemerintah pusat, mengingat komoditi rempah-rempah tersebut menjadi bagian sejarah panjang bangsa Indonesia, serta menjadi salah satu andalan perekonomian masyarakat di Maluku.

"Sebagain besar masyarakat Maluku menggantungkan hidupnya sebagai petani pala dan cengkeh. tetapi harganya sangat rendah dan terus turun. Pemerintah perlu mengendalikan dan menstabilkan harganya, termasuk membeli hasil produksi petani dengan harga yang tinggi," katanya.

Sedangkan menyangkut potensi pariwisata di Maluku, DPW PKB Maluku akan meminta pemerintah pusat khususnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempercepat penetapan Pulau Banda masuk dalam Proyek Strategis Nasional.

Selain itu mendorong Pemprov Maluku mengusulkan kawasan Selat Valentina di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan objek wisata Pasir Panjang di Pulau Kei kabupaten Maluku Tenggara untuk masuk dalam Proyek Strategis Pariwisata Nasional.

Partai pimpinan Gus Imin (sapaan Muhaimin) itu akan meminta perhatian pemerintah pusat dan daerah bersama SKK Migas serta INPEX sebagai operator melakukan langkah-langkah percepatan operasional ladang Gas Abadi LNG Blok Masela, di Kepulauan Tanimbar.

"Blok Masela selain berdampak menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di Maluku, juga berdampak sangat besar terhadap pendapatan bangsa dan negara. Karena itu perlu langkah-langkah percepatan operasinya," katanya.

PKB juga akan mengingatkan pemerintah Pusat untuk segera mengimplementasikan program Maluku sebagai Lumbung ikan Nasional. 

"Maluku LIN jangan hanya sekedar jargon atau peraturan saja, tetapi perlu dibarengi dengan kebijakan anggaran memadai dari Pemerintah Pusat baik untuk pengembangan infrastruktur serta peran swasta nasional untuk mendukung pengembangan LIN," tandasnya.

Sedangkan pembangunan infrastruktur dirasakan sangat perlu ditingkatkan mengingat kondisi geografis Maluku sebagai daerah berbasis kepulauan, membutuhkan intervensi anggaran besar dari pemerintah pusat untuk membangun sarana transportasi baik jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan serta armada laut hingga menjangkau wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Maluku.