Polresta Ambon siapkan delapan pos pengamanan jelang Idul Fitri 1442 Hijriah

Ambon (ANTARA) - Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Leo SN Simatupang mengatakan telah menyiapkan delapan pos pengamanan yang tersebar di berbagai lokasi menjelang perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah.

"Kami sudah menyiapkan delapan pos pengamanan di kota Ambon," kata Kapolresta di Ambon, Rabu. 

Sesuai perintah Kapolda Maluku terkait pencegahan kerumunan di tempat-tempat perbelanjaan seperti mall, supermarket, dan pasar tradisional maupun modern, maka Polresta Ambon telah memanggil para pelaku usaha.

Mereka diberikan imbauan agar mengantisipasi jangan sampai terjadi kerumunan dalam proses jual beli.

"Kami sudah memanggil para pelaku usaha untuk disampaikan dan menyetujui arahan untuk tidak terlalu berkerumun," ujar Kapolresta saat memberikan paparan persiapan pengamanan Idul Fitri di hadapan Kapolda Maluku, Irjen Pol Refdi Andri.

Kapolresta juga mengakui telah mendapatkan informasi akan ada aksi konvoi pada saat malam takbiran nanti sehingga untuk mengantisipasinya, Polresta Ambon telah berkoordinasi dengan TNI dan Pemerintah Daerah untuk dilakukan penyekatan ruas-ruas jalan masuk dan keluar kota.

"Kami sudah berkoordinasi dengan TNI dan Pemda untuk membuat penyekatan di daerah-daerah yang sudah ditentukan. Untuk konvoi Kebun Cengkeh, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon  juga sudah kami buat pos pengamanan di Batu Merah, agar tidak bisa masuk ke pusat kota Ambon," katanya.

Menurut Kapolresta , dalam pelaksanaan operasi Ketupat Siwalima di Ambon, Ibu kota Provinsi Maluku ini, pihaknya melibatkan sebanyak 2.500 personel, sepertiga dari pada jumlah Polda Maluku. 

"Sedangkan secara keseluruhan TNI Polri dan intansi terkait kami libatkan sebanyak 4.000 personil," ujarnya.

Sedngkan, Kapolda Maluku meminta Kapolresta untuk memperhatikan kelengkapan personel pengamanan seperti rompi, senter dan keperluan lainnya Untuk instansi samping juga harus diberitahukan agar diseragamkan memakai atribut mereka," pintanya.

Dalam proses pengamanan penyekatan, akan terjadi gesekan antara aparat keamanan dengan masyarakat sehingga Kapolda mengingatkan para personil dapat memberikan pemahaman secara santun dan humanis.

"Dalam pengamanan kita menyekat dan membatasi masyarakat dalam beraktivitas karena berpotensi terjadi gesekan. Kita harus memberikan pemahaman kepada anggota agar selalu melaksanakan pengamanan dengan humanis dan tidak terpancing emosi hingga terjadi arogansi," ujar Kapolda.

Dia juga mengingatkan agar potensi kerawanan di wilayah Kebun Cengkih dan Batu Merah dapat diantisipasi sebaik mungkin sehingga tidak berubah menjadi konflik.

"Potensi kerawanan di Kebun Cengkeh dan Batu Merah agar tidak lagi terjadi kericuhan dan konflik," kata Kapolda.

Di sisi lain, terkait stamina anggota yang menjalankan operasi pengamanan agar diperhatikan kondisi setiap personel dengan menyiapkan berbagai logistik seperti obat-obatan, vitamin, serta makan dan minum mereka harus diperhatikan agar tidak tercecer mencari makan dan meninggalkan pos pengamanan.

Untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi bencana alam seperti gempa bumi, atau kecelakaan laut, Kapolda meminta setiap komandan agar dapat segera memberikan arahan tepat yang harus dilaksanakan oleh personel.

"Kemudian pergerakan singkat seperti ke Pulau Haruku, Nusalaut dan Saparua harus diperhatikan agar kapal motor yang bergerak ke wilayah tersebut dijamin dalam keadaan layak dan baik," tegas Kapolda.

Mengenai persoalan mercon dan kembang api, Kapolda meminta agar dapat ditekan semaksimal mungkin sehingga tidak muncul di permukaan, dan setiap personil Polri yang melaksanakan PAM di Pos maupun mobile wajib hukumnya memakai masker dan patuh protokol kesehatan.

Direktur Lalulintas Polda Maluku, Kombes Pol Rahmat, mengaku untuk personil Pos pengamanan arus lalulintas masih kurang maksimal. 

"Terkait dengan pertokoan dan mall akan menjadi penuh pada saat hari Sabtu Minggu, mohon personil ditambahkan ke pos-pos tersebut," pintanya.

Sedangkan Karo Ops Polda Maluku Kombes Pol Antonius Wantri Yulianto menyarankan agar untuk pelibatan personil dari beberapa instansi samping seperti BMKG, BNPB, Dinas Perhubungan.