#EVALUASI PENYELENGGARAAN

Kami memiliki 357 berita tentang evaluasi penyelenggaraan

Soal MBG: Beberapa kekeliruan yang patah

Pakar hukum Feri Amsari, dalam sebuah diskusi di Kanal Sinkos pada 4 September mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ...

RUU Pengaturan Reforma Agraria disetujui jadi usul DPR

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria yang merupakan usul inisiatif Badan Legislatif (Baleg) DPR ...

DPRD Expo 2026 buka ruang promosi UMKM dan pelayanan publik di Ambon, ini kata wali kota

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Ambon, Maluku, membuka ruang promosi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ...

BP MPR kaji persoalan desentralisasi dan Otda bersama pakar UI dan IPB

Badan Pengkajian (BP) MPR RI mendalami berbagai persoalan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah (otda) bersama ...

Dishub Maluku dan ASDP tegaskan suplesi penyeberangan sesuai aturan Permenhub 66 Tahun 2019

Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Maluku, PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) ...

Ombudsman Maluku evaluasi pelayanan publik di Kabupaten Buru cegah maladministrasi

Ombudsman RI Perwakilan Maluku mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Buru pada sektor kesehatan, sosial, ...

Ombudsman perluas cakupan penilaianopini terhadap Mahkamah Konstitusi

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memperluas cakupan penilaian opini 2026, antara lain salah satunya terhadap Mahkamah ...

Charles Honoris dorong putusan MK soal MBG diterapkan pada APBN 2027

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai anggaran program Makan Bergizi ...

Kejati Maluku beri penerangan hukum di Ambon cegah korupsi Dana Desa

Kejaksaan Tinggi Maluku melakukan kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum sebagai upaya mencegah terjadinya tindak pidana ...

Purbaya: Pemerintah ikuti putusan MK soal pemisahan anggaran MBG

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan ...