#GURU HONORER DI AMBON

Kami memiliki 162 berita tentang guru honorer di ambon

Dompet Dhuafa Maluku realisasikan 8.502 layanan kemanusiaan sosial selama 2024

Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Dhuafa Maluku berhasil merealisasikan sebanyak 8.502 layanan program kemanusiaan dan nasional ...

Pemkot Ambon perjuangkan tenaga honorer ikut seleksi PPPK tahap dua

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memperjuangkan seluruh tenaga honorer untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian ...

Kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan-Pemprov Maluku lindungi pekerja informal

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Maluku dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku berkolaborasi ...

Pj Wali kota Ambon minta BKD perbarui data tenaga honorer seleksi PPPK

Penjabat Wali Kota Ambon Dominggus N. Kaya, meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ...

Pemkot Ambon buka formasi 2.144 tenaga PPPK, begini kata Pj Wali Kota

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon membuka sebanyak 2.144 formasi seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ...

Masyarakat Maluku inginkan keberlanjutan program pembangunan Presiden Jokowi

Masyarakat Maluku mengharapkan keberlanjutan program-program pembangunan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil ...

Kajati Maluku: Bulan Ramadhan momentum tingkatkan iman dan taqwa

Kajati Maluku Agoes Soenanto Prasetyo berharap bulan Ramadhan 1445 H dapat menjadi momentum bagi semua pegawai Kejati khususnya ...

DPRD Ambon minta sekolah laporkan perekrutan honorer ke Disdik

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon meminta pihak sekolah di kota itu melaporkan setiap perekrutan tenaga guru ...

Mendagri: 75.000 satpol PP berpeluang jadi ASN dan PPPK

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian menyebut lebih dari 75.000 personel satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang ...

Wali Kota Ambon ingatkan perangkat desa tak terlibat kampanye Pemilu 2024

Penjabat(Pj)  Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena mengingatkan kepada perangkat desa dilarang ikut ataupun terlibat ...